Abdul Kharis menjelaskan 228 DIM yang belum selesai dibahas tersebut berkaitan dengan kelembagaan pengawas pelaksanaan UU PDP. Karena itu, menurut dia, kalau terkait kelembagaan tersebut belum disepakati maka 228 DIM tersebut akan menggantung atau tidak bisa dibahas.
"Kami menunggu, siapa tahu ada niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan pembahasan. Kami sifatnya menunggu saja," ujarnya. [Antara]