Infografis
Suara.com - UNESCO melaporkan bahwa Great Barrier Reef Australia harus dimasukkan ke daftar situs warisan dunia dalam bahaya.
Organisasi itu mendesak Australia mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang dari perubahan iklim.
Dalam pertemuan yang akan diselenggarakan China bulan depan, badan budaya PBB berencana menambahkan ekosistem terumbu alami terbesar di dunia ini ke dalam daftar situs warisan.
Tampaknya, rencana tersebut mendapat tentangan keras dari pemerintah Australia.
Baca Juga: Yogyakarta Ajukan Sumbu Filosofi jadi Warisan Budaya Dunia ke UNESCO
Menteri Lingkungan Australia Sussan Ley mengatakan, pihaknya akan menentang proposal yang disebutnya sebagai "kebalikan dari jaminan sebelumnya dari pejabat PBB".
Great Barrier Reef memperoleh peringkat Warisan Dunia pada 1981, tetapi selama bertahun-tahun karena percepatan pemanasan global dan pengasaman laut.
![Terumbu karang Great Barrier Reef. [Greg Torda/ARC Centre of Excellence for Cor/AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/23/37151-terumbu-karang-great-barrier-reef.jpg)
Akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, ekosistem ini telah mengalami beberapa peristiwa pemutihan dalam lima tahun terakhir.
Ketika suhu meningkat, karang akan mengeluarkan mitra simbiosisnya yaitu alga laut yang hidup di dalamnya, yang mengeluarkan warna cerah dan memberi pasokan makanan melalui fotosintesis.
Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa jumlah peristiwa pemutihan meningkat di benua itu.
Baca Juga: Lindungi Ekosistem Laut, Inilah Restorasi Terumbu Karang Terbesar di Dunia
UNESCO percaya, menambahkan terumbu karang ke daftar dalam bahaya dapat membantu mengatasi ancaman terhadap ekosistem yang rapuh.
Terlepas dari ketegangan tersebut, kelompok lingkungan menyatakan perlunya upaya yang lebih baik dari pemerintah Australia untuk memerangi perubahan iklim.
Dilansir dari Independent, Rabu (23/6/2021), hal itu juga didukung kepala kelautan WWF Richard Leck yang menyoroti peristiwa pemutihan massal baru-baru ini.
Pemerintah harus membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius.
Lebih dari itu, dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan global, ketahanan pangan, pasokan air, keamanan manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
