Infografis
Lebih lanjut, Arie juga menyebut tiga lembaga yang berwenang ini justru tidak menerapkan target untuk menyelesaikan kasus kebocoran data tersebut. Paling tidak, ketiganya bisa berkoordinasi atau melakukan hal lain agar informasi yang disampaikan lebih valid.
"Kalau kita boleh jujur, publik akan dukung apabila tiga lembaga ini menyatakan siapa yang bertanggung jawab. Apakah ke Kemenkominfo, BPJS Kesehatan, atau BSSN?" tanya Arie.
Tim Periksa Data meminta ketiga lembaga ini menyatakan gagal untuk melindungi data BPJS Kesehatan ke publik. Sebab apabila mengaku gagal, ini bisa jadi poin positif untuk good governance.
"Setelahnya meminta maaf ke masyarakat. Kami mohon ini disampaikan di media nasional selama tiga kali, satu kali tiap 10 hari kerja," jelasnya.
Terakhir, Periksa Data meminta ketiga lembaga ini untuk mendorong disusunnya cetak biru terkait perlindungan data nasional untuk meminimalisir kasus yang sama terjadi kembali.
"Lakukan peninjauan ulang, memperbaiki, merapikan sistem lembaga, khususnya tiga lembaga tersebut. Masyarakat punya hak untuk memahami," pungkasnya.
