Suara.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, pihaknya tengah melakukan investigasi terkait kebocoran data 279 penduduk dari BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan, data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti yang diklaim penjual, tapi berkisar 100.002 juta.
"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," imbuh Dedy.
Menanggapi hal ini, Pakar Telematika Roy Suryo menyebut, sekecil apapun data yang diakui, kebocoran data secara de facto tetaplah terjadi.
Baca Juga: Bocorkan 279 Juta Data BPJS Kesehatan, Situs Raid Forum Diblokir Kominfo
"Sekecil apapun datanya yang diakui dari total keseluruhan 279 juta, mau 100.000 atau bahkan satu-pun, yang namanya kebocoran de facto sudah terjadi," kata Roy Suryo.
Selain itu, ia juga menyoroti komentar dari BPJS Kesehatan.
Mantan Politikus Partai Demokrat ini mengaku, pernyataan mereka bisa menjadi bumerang jika penyelidikan naik ke tahap penyidikan.
"Pernyataan Humas BPJS Kesehatan ini justru bisa jadi bumerang de jure jika penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Yang jelas, masyarakat sudah jadi Korban. Ambyar," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah buka suara soal dugaan kebocoran data yang berasal dari lembaga mereka.
Baca Juga: Kominfo Klaim Layanan Internet Telkom di Jayapura Sudah Pulih
Dalam informasi yang beredar, kata Humas BPJS Kesehatan, disebutkan bahwa ada 279 juta data peserta yang terindikasi bocor.
Sementara, sampai dengan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa.
"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf.
"Perlu kami tegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya. Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," tambahnya.
Selain itu, Iqbal juga menyatakan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.