Suara.com - Pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk membuang lebih dari satu juta ton air limbah olahan, dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik selama beberapa dekade mendatang.
Menurut Yoshiaki Harada, mantan menteri lingkungan hidup, mengalirkan air limbah ke laut adalah satu-satunya pilihan.
Air limbah terus terkumpul di tangki penyimpanan di lokasi tersebut selama satu dekade, setelah tsunami membanjiri pembangkit listrik pada 2011.
Perusahaan Tenaga Listrik Tokyo, yang mengelola situs tersebut, yakin bahwa penyimpanan akan membludak pada 2022. Pembuangan air yang terkontaminasi tersebut dijadwalkan akan dimulai pada 2023.
Baca Juga: Kapal Israel Ditembak Rudal di Dekat Laut UEA, Pejabat Tuduh Iran Pelakunya
"Kami sadar bahwa kami tidak dapat terus menyimpan lebih banyak air," kata Kenji Abe, juru bicara unit dekomisioning dan dekontaminasi Tepco, seperti dikutip dari CNET, Kamis (15/4/2021).
Setelah gempa Bumi ganda yang dahsyat di lepas pantai timur laut Jepang pada 2011, reaktor Fukushima ditutup.
Namun, gempa tersebut mengakibatkan tsunami setinggi hampir 15 meter yang melanda dan membanjiri pabrik. Sayangnya, tiga dari empat reaktor di pabrik terlalu panas sehingga menyebabkan kerusakan dan ledakan.
Insiden tersebut dilaporkan sebagai bencana nuklir terburuk sejak insiden Chernobyl pada 1986, memaksa lebih dari 150.000 orang mengungsi.
Meskipun satwa liar tumbuh subur di zona evakuasi, reaktor yang hancur masih mengandung zat radioaktif.
Baca Juga: Masuk Tahap Studi Tapak, BATAN Bakal Bangun PLTN di Kalbar
Air apa pun yang dipompa sebagai pendingin atau yang dikumpulkan dari tanah dan hujan menjadi terkontaminasi.
Air tersebut diolah dengan proses yang dikenal sebagai ALPS (Advanced Liquid Processing System) yang mampu menghilangkan sebagian kontaminasi radioaktif, tetapi tidak semuanya.
Teknologi pengolahan memungkinkan 62 dari 63 elemen radioaktif di dalam air untuk dibersihkan, tetapi hanya satu yang tersisa, yaitu tritium.
Bentuk hidrogen yang langka ini tetap berada di air yang diolah dan sekarang akan dibuang ke laut. Air tersebut diyakini tidak menyebabkan risiko kesehatan manusia yang signifikan dalam dosis kecil.
Namun, air mungkin perlu mendapatkan perawatan tambahan sebelum dibuang ke laut. Menurut laporan The New York Times pada 2019, lebih dari 75 persen air masih mengandung materi selain tritium.
"Optiknya buruk, tetapi pemerintah Jepang sebenarnya melakukan hal yang benar. Dengan mengencerkan campuran tritium atau air dengan air laut biasa, tingkat radioaktivitas dapat diturunkan ke tingkat yang aman sebanding dengan yang terkait dengan radiasi dari batuan granit atau pencitraan medis," kata Nigel Marks, peneliti di Curtin University, Australia.
Namun, keputusan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga tersebut tidak akan menjadi kabar baik bagi para nelayan di Fukushima karena keyakinan publik akan keamanan ikan telah terusik.
Di sisi lain, organisasi lingkungan internasional Greenpeace dengan keras mengutuk keputusan tersebut dan mengatakan telah mengabaikan hak asasi manusia serta hukum maritim internasional.
Pemerintah juga dituding telah memilih "opsi termurah" dalam menangani limbah radioaktif.