Infografis
Suara.com - Pengadilan Federal Amerika Serikat resmi memblokir pemberlakuan aturan yang melarang investasi dari investor Amerika Serikat ke Xiaomi.
Dikutip dari Engadget, Minggu (14/3/2021), Hakim Distrik Amerika Serikat, Rudolph Contreras berpendapat bahwa larangan investasi itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak konstitusional.
Hakim juga menyebut itu adalah menjadi sesuatu yang merugikan Xiaomi karena mereka tidak memiliki hubungan dengan militer China seperti yang dituduhkan. Contreras mengatakan Xiaomi kemungkinan bakal menang atas tuduhan tersebut.
Sebagaimana diketahui, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Xiaomi ke daftar hitam karena dugaan hubungan dengan militer China pada Januari.
Baca Juga: Mendekati Perilisan, Harga Xiaomi Mi 11 Lite 5G Terungkap
Dalam pengajuan hukum yang dibuat Departemen Pertahanan AS, Xiaomi dimasukkan ke daftar hitam lantaran pendiri dan CEO Xiaomi Lei Jun menerima penghargaan sebagai "Pembangun Sosialisme yang Luar Biasa dengan Karakteristik China.
Penghargaan Xiaomi ini diberikan oleh Kementerian Industri dan Informasi Teknologi China (MIIT) pada 2019. Xiaomi juga mempromosikan penghargaan itu di halaman biografi eksklusif di situs web perusahaan maupun laporan tahunan Xiaomi.
Dokumen menyebut Xiaomi telah berinvestasi dalam teknologi canggih termasuk 5G hingga Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, MIIT China adalah lembaga pemerintahan yang mengawasi kebijakan negara terkait teknologi dan kebijakan industri.
Lembaga tersebut juga dinilai sebagai badan yang mengelola perpaduan sipil-militer China. Di bawah program ini, Pemerintah China bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menciptakan teknologi bagi militer.
Baca Juga: Perbandingan Xiaomi Mi 10S vs Mi 10T
Akibat kebijakan ini, investor Amerika Serikat sekarang dilarang berinvestasi di Xiaomi dan harus melepaskan kepemilikannya paling lambat 11 November mendatang.
Tak lama setelah diputuskan, Xiaomi langsung membantah tuduhan tersebut. Mereka juga mengonfirmasi bahwa perusahaannya tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China.
Xiaomi menyatakan, perusahaannya telah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan dalam menjalankan bisnis.
