Infografis
Suara.com - Januari lalu, Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Xiaomi ke daftar hitam karena dugaan hubungan dengan militer China.
Saat itu, belum ada alasan jelas di balik tuduhan Pemerintah AS. Laporan terbaru, akhirnya mengungkap alasan sebenarnya Xiaomi dimasukkan ke daftar hitam.
Dalam pengajuan hukum yang dibuat Departemen Pertahanan AS, Xiaomi dimasukkan ke daftar hitam lantaran pendiri dan CEO Xiaomi Lei Jun menerima penghargaan sebagai "Pembangun Sosialisme yang Luar Biasa dengan Karakteristik China.
Mengutip Phone Arena, Senin (8/3/2021), penghargaan Xiaomi ini diberikan oleh Kementerian Industri dan Informasi Teknologi China (MIIT) pada 2019.
Baca Juga: Harga dan Spesifikasi Redmi Note 10, 10 Pro, 10 5G, dan 10S versi Global
Xiaomi juga mempromosikan penghargaan tersebut di halaman biografi ekslusif di situs web perusahaan maupun laporan tahunan Xiaomi.
Dokumen juga menyebutkan Xiaomi telah berinvestasi dalam teknologi canggih termasuk 5G hingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
![Ilustrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/17/25513-kecerdasan-buatan.jpg)
Menurut Departemen Pertahanan AS, MIIT China adalah lembaga pemerintahan yang mengawasi kebijakan negara terkait teknologi dan kebijakan industri.
Lembaga tersebut juga dinilai sebagai badan yang mengelola perpaduan sipil-militer China. Di bawah program ini, Pemerintah China bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menciptakan teknologi bagi militer.
Akibat kebijakan ini, investor AS sekarang dilarang berinvestasi di Xiaomi dan harus melepaskan kepemilikannya paling lambat 11 November mendatang.
Baca Juga: Xiaomi Redmi Note 9 dan Realme Narzo 30A, Perbedaannya Ada di Sini
Tak lama setelah diputuskan, Xiaomi langsung membantah tuduhan tersebut. Mereka juga mengonfirmasi bahwa perusahaannya tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China.
Xiaomi menyatakan, perusahaannya telah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan dalam menjalankan bisnis.
