Kontrak Pembangunan BTS 4G di Papua Ditargetkan Diteken Februari

Liberty Jemadu Suara.Com
Sabtu, 30 Januari 2021 | 02:05 WIB
Kontrak Pembangunan BTS 4G di Papua Ditargetkan Diteken Februari
BTS 4G. Foto: Ilustrasi koneksi telekomunikasi berbasis 4G.(Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berharap bisa segera menandatangani kontrak penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk wilayah Papua pada bulan depan setelah proses lelang selesai.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari upaya penyediaan infrastruktur BTS 4G paket 1 dan 2 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, yang dilakukan hari ini oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan konsorsium Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.

"Paket 3, 4 dan 5 saat ini sedang dilakukan pelelangan. Saya berharap di bulan Februari penandatangan kontraknya dapat kita lakukan. Sangat bergantung kepada proses negosiasi dan proses pelelangan yang dilakukan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/1/2021).

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, Paket 3, 4 dan 5 akan menyusul dikarenakan wilayah Papua memiliki kontur yang berbeda dari paket-paket lainnya.

Baca Juga: Lelang Frekuensi 5G Dibatalkan, 3 Indonesia Tunggu Proses Selanjutnya

"Sehingga perlu detail lebih kepada perencanaan jaringannya agar match dengan lokasi-lokasi perkampungan atau desa yang tersebar di Papua, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi," kata Anang.

Anang mengatakan sebanyak 27 persen atau 3.435 desa/kelurahan penyelenggaraan 4G akan dilakukan oleh operator seluler, sementara 73 persen atau 9.113 desa/kelurahan akan dikerjakan oleh BAKTI Kominfo.

Menteri Plate mengatakan alokasi dana yang cukup menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.

"Saya berterimakasih kepada Bapak Presiden yang memiliki komitmen yang begitu kuat untuk mengambil keputusan politik menyediakan pembiayaan atas pembangunan infrastruktur TIK ini. Yang kedua, rekan-rekan DPR RI yang menyetujui alokasi APBN," ujar Menkominfo.

"Ini untuk pertama kalinya di Indonesia intervensi langsung dari APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur digital, khususnya untuk wilayah 3T," dia melanjutkan.

Baca Juga: Telkomsel dan Smartfren Terima Putusan Pembatalan Lelang Frekuensi 5G

Tantangan selanjutnya menurut Menteri Plate adalah secara wilayah, geografi dan topografi, mulai dari lautan, selat, gunung, bukit, ngarai hingga sungai. Namun, Menkominfo meyakini melalui kerja sama dan manajemen tim, koordinasi dan supervisi yang kuat, kendala-kendala teknis dapat diatasi.

"Tetapi di samping hambatan itu, ada harapan. Di saat di mana terjadinya COVID-19 kebutuhan akan infrastruktur TIK ini bukan menjadi barang mewah lagi, TIK adalah menjadi kebutuhan dasar, karenanya harapannya tinggi," kata Menkominfo.

"Dengan harapan tinggi ini tentu diharapkan juga kesadaran akan keseluruhan ekosistemnya untuk saling bekerjasama membantu sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan menjaga infrastruktur yang dibangun itu dengan baik," dia menambahkan. [Antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI