Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam hal iniBadan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) melakukan penandatanganan kontrak payung dengan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, mengatakan bahwa kontrak tersebut dilakukkan sebagai wujud akselerasi daya serap belanja negara untuk menjadi stimulus mendorong likuiditas agar segera mengalir pada perekonomian masyarakat dan perekonomian korporasi.
"Dalam rangka pembangunan the middle-mile dan last-mile infrastruktur telekomunikasi di Indonesia oleh BAKTI Kominfo, maka tim kerja BAKTI Kominfo mengambil inisiatif lebih awal pada kuartal keempat tahun 2020 untuk memulai proses pengadaan pembangunan infrastruktur TIK yang dimaksud," ujar Menkominfo dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/1/2021).
Menteri Plate menyatakan saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, dan diharapkan supaya dapat diselesaikan di tahun anggaran 2021-2022.
Baca Juga: Terancam Batal, Bagaimanakah Kelanjutan Jaringan 5G di Indonesia?
Menurut Plate infrastruktur digital yang tangguh merupakan prasyarat untuk transformasi digital yang lebih merata dan menyeluruh. Koneksi internet dan jaringan telekomunikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi publik di ruang digital sekaligus memperluas akses masyarakat untuk memperoleh manfaat digitalisasi.
"Dalam jangka panjang hal ini tidak saja untuk mempercepat pulihnya perekonomian Indonesia, namun juga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia," kata Menkominfo.
Setelah penandatanganan kontrak ini, Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama 2 tahun (2021 – 2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya. Nilai total dari kedua paket tersebut setara dengan sekitar Rp 7,5 triliun.
Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, mengatakan konsorsium ini telah melalui seleksi yang ketat, yang menurut laporan dari kelompok kerja pengadaan, paling layak untuk mengerjakan untuk target waktu yang telah ditetapkan.
"Harapannya dengan penandatangan pagi ini kami Kominfo bisa memulai sebuah pekerjaan yang mulia untuk memastikan proses transformasi digital ini bisa segera dimulai dan bisa dinikmati oleh seluruh sektor, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia," ujar Anang.
Baca Juga: Lelang Frekuensi 5G Dibatalkan, 3 Indonesia Tunggu Proses Selanjutnya
Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3).
Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).
