Infografis
Suara.com - Baru-baru ini para pengusaha mengusulkan pada pemerintah agar bisa mengimpor vaksin COVID-19 dan melakukan vaksin mandiri, untuk tidak hanya menjalankan program vaksinasi yang akan dilakukan terhadap karyawan mereka tapi juga alasan untuk menjualnya ke publik.
Para pengusaha berdalih jika ini dilakukan demi mempercepat gerak roda perekonomian Indonesia.
Untuk itu kami bertanya kepada dua peneliti untuk mengetahui apa yang bisa terjadi jika impor vaksin mandiri ini terlaksana.
Sedikit mempercepat jangkauan vaksinasi
Andree Surianta, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengungkapkan dampak positif yang terlihat dengan melibatkan swasta adalah bisa mengurangi beban anggaran negara sambil melipatgandakan jangkauan vaksinasi.
“Jika distribusi hanya melibatkan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penambahan kapasitas swasta tentu bisa memperluas dan mempercepat,” ujar Andree.
Semakin banyak yang divaksinasi dan secepat mungkin pelaksanaannya, maka jumlah pasien yang perlu perawatan rumah sakit akan menurun.
Paling tidak, ini akan mengurangi beban biaya pengobatan COVID-19 yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, ujarnya.
Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mengobati satu pasien COVID-19 di Indonesia adalah Rp 184 juta, dengan rata-rata lama perawatan 16 hari rawat inap.
Baca Juga: LaporCovid-19: Pengusaha kalau Niat Bantu Negara Jangan Vaksin Mandiri
Namun Andree juga menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah jangan mencoba menghemat dengan mengurangi pemesanan vaksin ketika vaksin mandiri sudah diizinkan.
