Infografis
ACCC menyarankan pada Agustus lalu bahwa hal ini seharusnya tidak memengaruhi bisnis Google Search.
“Google tidak akan diminta untuk menarik biaya kepada warga Australia untuk penggunaan layanan gratisnya seperti Google Search dan YouTube, kecuali jika ia memilih untuk melakukannya," tulis pengumuman tersebut dilansir laman The Verge.
Tentu saja, Google tidak setuju. Seperti yang dijelaskan Google dalam pernyataan lengkap Wakil Presiden Google Australia dan Selandia Baru Mel Silva, dan entri blog yang menyertainya, Google lebih memilih membayar penerbit khusus untuk produk Google News-nya.
Program ini sudah diumumkan di Australia, Jerman, dan Brasil pada bulan Juni lalu. Namun, Australia tampaknya tidak menganggapinya.
ACCC percaya bahwa undang-undang yang diusulkan membahas ketidakseimbangan kekuatan tawar yang signifikan antara bisnis media berita Australia dan Google dan Facebook.
Undang-undang Kode Tawar Media Berita yang diusulkan Australia, yang saat ini sedang dalam draf dan menargetkan Facebook bersama Google, mengikuti penyelidikan 2019 di Australia menemukan raksasa teknologi itu mengambil bagian besar dari pendapatan iklan online yang tidak proporsional, meskipun sebagian besar konten mereka berasal dari organisasi media.
Sejak itu, industri berita dan media dilanda pandemi. The Guardian melaporkan bahwa lebih dari seratus surat kabar lokal di Australia harus memberhentikan jurnalis dan menutup atau menghentikan pencetakan karena pendapatan iklan turun.
Facebook juga menjadi perhatian ACCC dengan undang-undang khusus ini, dan mengancam akan memblokir beritanya agar tidak dibagikan di Australia juga.
Kedua perusahaan menyebut pemblokiran ini sebagai skenario "kasus terburuk", dan Google bersikukuh bahwa itu bukan ancaman
Baca Juga: Google Desain Ulang Hasil Pencarian di Ponsel, Jadi Lebih Bersih
