Infografis
Suara.com - Kementarian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meminta perpanjangan waktu kepada Persatuan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union/ ITU), agar Satelit Satria-1 bisa mengisi orbitnya meski peluncurannya ditunda.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate mengatakan permintaan perpanjangan waktu ke ITU adalah satu dari tiga langkah antisipasi untuk memastikan peluncuran satelit multifungsi Satria-1 berjalan normal.
"Satelit Satria-1 yang sedianya direncanakan untuk ditempatkan di orbit pada bulan Maret tahun 2023, mengalami pemunduran jadwal," ujar Plate, dalam konferensi pers virtual, Senin (23/11/2020).
"Atas pemunduran jadwal ini, Indonesia mengusulkan dan meminta perpanjangan waktu penempatan satelit di orbit selama 14 bulan, yang kita perkirakan secepatnya atau paling cepat peletakan satelit di orbit bisa dapat dilakukan pada kuartal keempat tahun 2023," Menkominfo melanjutkan.
Menurut Menteri Plate pemunduran jadwal peluncuran satelit, wajar terjadi dalam industri satelit, terutama dalam potensi terjadinya force majeur. Menkominfo juga mengatakan bahwa ITU memahami betul perkembangan yang terjadi pada satelit SATRIA-1.
Saat ini, proses produksi Satelit SATRIA-1 sedang berjalan. Satelit ini akan diletakkan di orbit 146 BT, dengan perusahaan pembuatnya adalah Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis dan roket peluncurnya adalah SpaceX Falcon 95500 dari Amerika Serikat.
Proses pembiayaan Satelit Satria-1 telah mendapat persetujuan dari lembaga pembiayaan BPI Perancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
"BPI Perancis dan AIIB telah menyediakan deposannya, sehingga dengan demikian setelah dilakukan kesepakatan porsi equity atau porsi pembiayaan sendiri oleh operator dalam hal ini PSN untuk menyediakan equity sudah dilakukan," kata Plate.
Sehingga, proses atau kesepakatan preliminary working agreement (PWA) antara PT Satelit Nusantara 3 (SNT) dan Thales Alenia Space (TAS) sudah dilakukan dan proses manufacturing sudah dimulai.
Baca Juga: Demi Keamanan Negara, DPR Harus Cepat Selesaikan RUU PDP
Selain meminta perpanjangan waktu, menurut Menteri Plate, Indonesia juga telah mempersiapkan dua langkah alternatif lainnya agar orbit satelit 146BT tetap bisa digunakan Indonesia. Indonesia telah memiliki back up filing satelit yang sudah didaftarkan di ITU sebagai cadangan.
