Infografis
"Kalau dilihat ini inline dengan timeline. Kami lagi memigrasikan menjadi sistem solid di hardware. Data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor dan TPP produksi ponsel sudah selesai, sudah beres. Terus pair dan unpair sudah selesai. Jadi, sekarang tinggal menyatukan ke dalam satu hardware," tutur Marwan O Baasir.
Sementara itu pada 13 September nanti, ATSI akan melaporkan perkembangan terbaru sistem aturan IMEI ini kepada Kementerian Kominfo.
"Nanti 13 September lapor ke Pak Dirjen (SDPPI), beliau yang berwenang mengatakan dan menentukan ini sudah jalan. Sejauh ini, sistem kami melihatnya on track," ungkapnya.
Dua kali gagal
Sebelumnya aturan blokir HP ilegal sedianya diterapkan pada April, setelah aturan disahkan pada akhir 2019 oleh tiga kementerian yakni Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
Tetapi implementasi gagal dilakukan sebab mesin CEIR, yang memainkan peran besar untuk memblokir HP-HP ilegal belum diserahkan Telkomsel ke pemerintah. Di dalam mesin CEIR itu data-data terkait perangkat yang dijual di Indonesia disimpan.
Pemerintah kemudian menargetkan penerapan aturan IMEI itu ke Agustus. Tetapi bulan lalu pemerintah mengatakan bahwa ada kendala dalam input data TPP Impor dan Produksi ke CEIR.
TPP Impor adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap ponsel, komputer, dan tablet yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlah. Sementara TPP Produksi merupakan surat tanda pendaftaran untuk setiap gawai yang akan diproduksi dengan tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlahnya. Kedua TPP ini dikeluarkan oleh Kemenperin.
Kemenperin pada Agustus mengaku sudah menyerahkan semua data itu ke Kominfo. Adapun Kominfo sampai saat ini masih bungkam soal data-data tersebut.
Baca Juga: Waduh! Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda, Ada Apa?
Kini publik menunggu apakah implementasi aturan tersebut benar-benar diterapkan pada 15 September mendatang atau kembali gagal. Kita nantikan saja!
