Hasil evaluasi 11 bulan oleh Satuan Tugas 115 bentukan Susi yang bertugas memberantas perikanan ilegal menemukan bahwa mayoritas dari 1.132 kapal asing yang dipantau tidak banyak dimiliki orang Indonesia dan dengan demikian beroperasi di perairan Indonesia secara ilegal.
Sayangnya, Susi menerapkan hukuman dan pencabutan izin operasi kepada seluruh perusahaan tersebut tanpa pandang bulu. Hal ini tidak hanya membuat marah mereka yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, melainkan juga mereka yang melakukan pelanggaran administrasi atau pajak yang bersifat ringan.
Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di Jakarta, strategi yang digunakan oleh koalisi untuk melawan Susi berubah dari waktu ke waktu.
Di awal masa jabatannya, mereka mencoba bernegosiasi dengan Susi terkait kebijakannya. Setelah ini gagal, mereka mencoba menekan Jokowi untuk menggantikan Susi. Ketika Jokowi memutuskan bahwa ini bukan langkah politik yang tepat, koalisi berganti fokus untuk memastikan Susi tidak akan diangkat kembali di periode berikutnya.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Buka Lowongan Pekerjaan, Ini Persyaratan Lengkapnya
Dalam hal ini, anggota koalisi memilih strategi yang berbeda, termasuk menyuap dan melakukan kampanye hitam - kedua strategi ini tidak berhasil.
Koalisi kemudian fokus untuk melobi politikus senior dan anggota parlemen, mengatur dan membiayai demonstrasi yang melawan Susi, serta menyerang Susi melalui pers atau media sosial.
Kombinasi dari tiga strategi terakhir ini membuahkan hasil dan mungkin berakhir pada keputusan Jokowi untuk tidak mengangkat Susi kembali.
Keberhasilan koalisi anti Susi ini terlihat ketika mereka bisa meyakinkan Jokowi untuk menunda larangan cantrang – sejenis penangkapan pukat – tanpa batas waktu tertentu. Padahal, semula cantrang sudah dilarang melalui Peraturan Menteri No. 2/2015 bersama dengan berbagai jenis jaring pukat lainnya karena dianggap sebagai praktik penangkapan ikan yang merusak.
Nelayan di seluruh Indonesia diberi waktu hingga 2018 untuk beralih ke metode penangkapan ikan alternatif, yang walaupun lebih ramah lingkungan, menghasilkan tangkapan yang lebih sedikit. Banyak nelayan di Jawa akhirnya melawan, dan dibiayai oleh anggota koalisi, untuk kemudian turun ke jalan dan melakukan protes.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Anggap Anji Tidak Bertanggung Jawab
Pada akhirnya, Jokowi bertemu dengan para perwakilan nelayan tersebut pada awal 2018. Ia kemudian langsung menginstruksikan Susi untuk memperpanjang masa transisi di Jawa tanpa batas waktu.