Infografis
Suara.com - Fabio Scarpello, dosen Politik dan Hubungan Internasional dari University of Auckland, Selandia Baru dalam studinya menemukan adanya kelompok koalisi yang berupaya keras menyingkirkan Susi Pudjiastuti. Berikut ulasannya:
Banyak orang terkejut ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memasukkan kembali Susi Pudjiastuti menteri kelautan dan perikanan ke kabinet barunya pada bulan Oktober 2019.
Susi adalah sosok yang dikenal dan disukai publik karena sikap tegasnya terhadap penangkapan ikan ilegal selama masa jabatan pertama Jokowi.
Tapi terlepas dari dukungan publik kepada Susi, Jokowi justru memilih mantan anggota DPR Edhy Prabowo untuk menggantikannya. Sebagai seseorang yang dekat dengan Prabowo Subianto – lawan Jokowi selama dua pemilihan presiden terakhir - pemilihan Edhy dinilai sebagai langkah politik untuk menarik Prabowo ke dalam koalisi pemerintah.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Buka Lowongan Pekerjaan, Ini Persyaratan Lengkapnya
Namun, penelitian terbaru saya mengungkap alasan lain mengapa hal ini terjadi. Studi ini menganalisis berbagai sumber sekunder dari tahun 2018 hingga 2019 dan melakukan 30 wawancara dengan pejabat kementerian, kelompok nelayan, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), politikus, dan juga Susi sendiri.
Meskipun kebijakan Susi berhasil menurunkan penangkapan ikan ilegal hingga 90%, gaya kepemimpinannya yang keras mengancam banyak pihak. Mereka kemudian membentuk sebuah koalisi untuk melawan kebijakan Susi dan akhirnya menggulingkannya dari kursi menteri.
Temuan di atas mengokohkan anggapan adanya sistem oligarki yang masih sangat mendominasi ekonomi politik di Indonesia. Mereka yang berusaha untuk mendobrak sistem ini – seperti Susi - diserang dan diasingkan.
Bangkitnya koalisi anti-Susi
Koalisi yang melawan Susi terdiri dari perusahaan perikanan baik di dalam maupun luar negeri, anggota dewan legislatif, politikus senior, akademisi, hingga kelompok sipil dan asosiasi perikanan.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Anggap Anji Tidak Bertanggung Jawab
Mereka punya alasan yang berbeda untuk menentang Susi, dan tidak semua dari mereka terafiliasi mafia perikanan. Namun, mereka akhirnya menganggap Susi sebagai musuh bersama ketika Susi melarang kapal buatan asing pada tahun 2016.
