Infografis
Dari aturan ini produsen dan importir wajib mendaftarkan IMEI setiap ponsel mereka ke Kementerian Perindustrian sebelum menjual produk ke pasar.
Aturan ini ditandatangi secara bersama menteri komunikasi dan informatika, menteri perindustrian dan menteri perdagangan.
Apakah ponsel pintar adalah candu rakyat saat ini? Mengapa Singapura memilih teknologi pelacakan kontak TraceTogether? Amankah saat kita mengecas telepon kita di tempat pengecasan umum? Diperkirakan baru optimal bulan depan
Saat ditanya mengenai kendala yang dihadapi pemerintah terkait dengan penerapan aturan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyerahkan persoalan ini ke kementerian perindustrian.
Baca Juga: Pemerintah Serahkan Urusan Customer Care Masalah IMEI Ke Operator Seluler
Dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Menkominfo mengatakan perangkat pemblokiran IMEI bernama Central Equipment Identity Register (CEIR) sudah di tangan Kementerian Perindustrian.
"Dashboard CEIR berada di Kemenperin dan operasi HP BM (black market) oleh Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu. Sebaiknya ditanya langsung ke dua institusi tersebut," kata Menkominfo, Johnny G. Plate, Kamis (30/07).
Ia menambahkan, "Kami tentu berharap regulasi diterapkan dengan tegas di lapangan demi menjaga perekonomian dan industri yang sehat."
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan TIK, Perkantoran, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Yulianto, mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan mesin pemblokiran IMEI.
"Kominfo dan kemenperin sudah sepakat bahwa IMEI control itu akan pakai skema white list, dan itu sekarang masih on progress untuk implementasinya," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (30/07).
Baca Juga: 4 Cara Pastikan yang Kamu Beli Adalah HP Legal, IMEI-nya Terdaftar
Model pemblokiran IMEI menggunakan skema daftar putih (white list). Pada daftar itu, seluruh nomor IMEI yang dikumpulkan pemerintah dalam satu wadah ini dianggap legal.
