Infografis
Salah satu contoh masalah data yang akuntabel sebagai pijakan pengambilan kebijakan adalah zonasi yang dibuat oleh pemerintah.
"Pewarnaan zona, kalau mau berbasis data, pemerintah menentukan zona merah, oranye, kuning, hijau memang berdasarkan jumlah kasus, tapi jumlah itu tidak relatif terhadap jumlah penduduk."
Ia mencontohkan, jika ada 20 kasus di Jakarta Pusat dan 20 kasus di Kabupaten Tegal, meski berjumlah sama tapi keduanya memiliki bobot risiko yang berbeda.
Perbedaan tersebut tidak tercermin dalam pemetaan.
Baca Juga: WHO Buka Rincian Awal Wabah, Laporan Pertama Berasal dari Kantornya Sendiri
Irma, Elina, dan Abdul Manan berpendapat, hak atas data atau informasi yang akuntabel harus menjadi perhatian publik dan harus disampaikan oleh pemerintah.
"Itu jadi concern umum, bukan hanya wartawan, tetapi juga masyarakat sipil lainnya, karena bukan hanya wartawan tidak dapat informasi tapi juga publik," pungkas Abdul Manan.
