Infografis
"Kita perlu mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih detail," tambahnya kepada Natasya Salim dari ABC News.
Pentingnya mengumumkan data, menurut Manan, agar masyarakat paham jika ancaman virus corona masih tinggi, meski pemerintah berusaha menerapkan 'new normal' untuk mencegah memburuknya ekonomi.
"Kalau [jumlah kematiannya] masih tinggi, harus disampaikan kepada publik supaya publik juga tahu risiko yang akan dihadapinya [ketika beraktivitas di luar]," kata Manan.
"Jangan sampai karena ingin memulai 'new normal', [pemerintah] berusaha untuk membuat kasus COVID ini tidak terlihat parah."
Baca Juga: WHO Buka Rincian Awal Wabah, Laporan Pertama Berasal dari Kantornya Sendiri
Berbasis data saja tidak cukup
Beberapa pengamat pernah menyoroti pendekatan militeristik yang dipakai pemerintah di masa awal penanganan COVID-19, di mana pemerintah menganggap keterbukaan informasi dan transparansi malah akan membahayakan.
Lapor COVID-19 menilai akses data saat ini sudah lebih baik dibandingkan awal pandemi dan pemerintah kerap mengklaim langkah-langkah penanganan sudah berbasis data.
"Tapi berbasis data saja tidak cukup. Harus data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa mencerminkan apa yang terjadi di lapangan," kata Irma Hidayana dari Lapor COVID-19.
Irma menilai, masyarakat sendiri yang paling dirugikan jika hanya angka kematian yang sudah dinyatakan positif COVID-19 saja yang dilaporkan, karena tidak bisa melihat seberapa "fatal" virus corona.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Global Jadi 11 Juta, WHO Desak Semua Orang Ambil Kendali
"Data yang tidak akuntabel ini akhirnya membuat kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. Kami inginnya pemerintah membuka semua data kematian ODP, PDP, dan positif COVID-19, juga berapa jumlah tes PCR di web pemerintah daerah."
