Suara.com - Etnis minoritas di Rakhine dan Chin, Myanmar, kesulitan cari informasi seputar wabah Covid-19 menyusul pemadaman internet selama setahun yang diperpanjang pemerintah Myanmar. Sebagian malah tidak menyadari adanya pandemi corona.
Sebanyak 1,4 juta orang yang hidup di negara bagian Rakhine dan Chin, Myanmar, masih belum memiliki sambungan internet menyusul langkah pemerintah membatasi arus komunikasi di kedua wilayah selama setahun mulai 2019, dengan dalih perang antiseparatisme.
Akibatnya di tengah pandemi Covid-19, masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses informasi krusial terkait penanggulangan wabah.
Pemerintah Myanmar menghentikan sambungan internet di sembilan kantung permukiman penduduk di kedua negara bagian, pada 21 Juni 2019.
Baca Juga: Misterius, Motor NMAX Ditinggal Lama di Alun-Alun Sampai Polisi Bingung
Dalihnya adalah demi menjamin stabilitas keamanan dalam perang melawan kelompok etnis yang menuntut hak otonomi luas.
Akses internet akan kembali dibuka jika kondisi sudah kondusif, klaim pemerintah Myanmar.
Namun kelompok Hak Asasi Manusia menuntut agar pemadaman internet paling lama dalam sejarah itu dicabut sesegera mungkin.
Koalisi Kebebasan Berekspresi, sebuah lembaga bantuan hukum di Myanmar, mengundang 150 warga dalam sebuah pertemuan online untuk membahas satu tahun pencabutan internet di Rakhine dan Chin.
Mereka mengeluhkan kesulitan mengakses informasi kesehatan tanpa sambungan internet.
Baca Juga: Minim Informasi, Sekelompok Orang Ini Masih Tak Tahu Ada Pandemi Covid-19
Pemadaman internet demonstrasikan "kelalaian ekstrem"