Infografis
Dalam undang-undang itu diatur bahwa platform media sosial di internet berbeda dari media konvensional: konten-konten di dalamnya bukan tanggung jawab perusahaan media sosial. Jadi media sosial tak bisa dihukum atas konten yang diunggah publik di dalamnya.
Undang-undang itu juga mengatur bahwa perusahaan media sosial boleh melakukan moderasi konten, termasuk menghapus, selama konten itu melanggar syarat dan ketentuan internal perusahaan dan selama perusahaan bisa membuktikan bahwa keputusan itu dibuat atas niat baik.
Serangan balik Twitter
Menanggapi dekrit itu, Twitter mengatakan bahwa Trump reaksioneer dan menggunakan pendekatan politik terhadap sebuah undang-undang yang penting dalam perkembangan inovasi teknologi Amerika, juga kebebasan berpendapat, serta nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga: Donald Trump Ngamuk Perkara Cuitannya Ditandai, Ini Kata Bos Twitter
"Upaya-upaya untuk menghapusnya akan mengancam masa depan kebebasan berpendapat online dan kebebasan internet," tulis Twitter.
Beberapa pengamat di AS melihat bahwa dekrit Donald Trump itu tidak memiliki kekuatan, karena tidak mengubah undang-undang federal di AS dan memang hanya sebuah bentuk drama politik.
Buktinya Trump sendiri, setelah uring-uringan dan mengluarkan dekrit, masih bercuap-cuap di Twitter. Ia memiliki follower sekitar 80 juta orang.
Beberapa cuitannya hari ini adalah soal demonstrasi berujung bentrok di Minneapolis, AS. Demonstrasi itu digelar sebagai protes atas pembunuhan George Floyd, seorang warga kulit hitam, oleh polisi setempat.
Dalam cuitannya itu Trump memperingatkan pada demonstran bahwa ia akan mengerahkan militer protes di wilayah itu semakin tak terkendali.
Baca Juga: Uring-uringan Kena Cek Fakta Twitter, Trump Siapkan Dekrit Media Sosial
"Ketika penjarahan dimulai, penembakan akan dimulai," tulis Trump. Sejumlah analis yakin kata-kata itu dikutip sang presiden dari Walter Headley, mantan kepala polisi Miami dikenal kontroversial karena memicu huru-hara rasialis di wilayah tersebut pada dekade 1960an.
