Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.
"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melalukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," ujar Plate kepada Antara melalui pesan singkat, Jumat (22/5/2020).
Plate mengatakan dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih kepada KPU Pusat.
Oleh karena itu, menurut Plate, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.
Baca Juga: Data KPU Diretas, Mardani Minta Program e-KTP yang Sentralistis Ditinjau
"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," beber Plate seperti diwartaka Antara.
Lebih lanjut, Plate mengatakan tidak hanya melakukan penguatan dan pembaruan sistem keamanan, namun diperlukan pula payung hukum yang memadai.
"Untuk itu, kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujar Plate.
Plate mengatakan, saat ini Kominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standard keamanan yang berlaku.
"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," pungkas Plate.
Baca Juga: 2,3 Juta Data Penduduk di KPU Diduga Bocor, Ini Kata Menkominfo
Sebelumnya, pada Kamis (21/5) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.
