Infografis
Suara.com - Kian dekat dengan waktu penentuan mekanisme pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang dijadwalkan pekan ini, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) angkat suara.
Dengan beberapa pertimbangan, Wakil Ketua APSI Syaiful Hayat, secara jor-joran mendukung pemerintah untuk memblokir ponsel ilegal berdasarkan mekanisme blacklist.
"Dari Peraturan Menteri, sebenarnya dari awal sudah jelas pakai mekanisme blacklist. Tapi sejak ada opsi whitelist, kita keberatan," terang Syaiful dalam sebuah seminar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).
Terkait alasan dukungan untuk blacklist, Syaiful mengatakan, mekanisme tersebut sudah terbukti efektif untuk memberantas peredaran ponsel BM di berbagai negara.
Baca Juga: Ngakak, Reporter Ini Tak Sengaja Aktifkan Face Filter Saat Live di Facebook
"Dari awal, IMEI control didesain untuk skema blacklist. Benchmarknya sudah ada di negara-negara lain yang sudah sukses dengan disfem ini. Jangan sampai kebijakan ini mundur karena ada perubahan-perubahan," lanjutnya.
Selain itu, APSI lebih mendukung pemerintah menerapkan sistem blacklist untuk pemblokiran IMEI ponsel ilegal karena dinilai lebih adil untuk semua pihak.
![Ilustrasi kode IMEI. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/07/09/58408-ilustrasi-kode-imei.jpg)
"Kalau pakai Whitelist, data-data dari Kemenperin yang diinput para vendor ponsel juga bisa diakses oleh operator (seluler). Nah itu yang kami nilai tidak fair," terang Syaiful.
Terlepas dari dua pemilihan mekanisme yang disiapkan pemerintah untuk pemblokiran IMEI ponsel black market, Syaiful berharap regulasi ini akan diimplementasikan sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu pada 18 April mendatang.
"Terkait IMEI control, ini yang kita tunggu sejak 2015. Jadi kita dari APSI berharap bawha kebijakan ini bisa dijalankan sesuai rencana, tidak ada lagi penundaan," pungkasnya.
Baca Juga: Nanti Malam, Venus dan Bulan Saling Melepas Rindu
