Infografis
Suara.com - Pakar keamanan siber dari CISSReC Dr Pratama Persadha menyebut, menaruh data di luar negeri jika dari pandangan pertahanan, mengundang kemungkinan menjadikannya senjata balik untuk menyerang Indonesia.
Dari sisi keamanan siber, kata dia, doktrin perang modern adalah hybrid warfare, perang tidak lagi dominan dengan senjata dan kekuatan militer.
"Perang informasi adalah bagian penting yang tak terelakkan," kata Pratama sebagaimana dilansir laman Antara, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini menilai, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, lewat PP itu, diperbolehkan menaruh data di pusat data luar negeri.
Baca Juga: So Sweet... Undangan Pernikahan Ini Bikin Gemas
Salah satu tujuannya, kata Pratama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini mengingat kebutuhan akan data center masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah dan swasta di dalam negeri.
"Hal yang sebenarnya juga jadi peluang Amazon Web Services. Bahkan, perusahaan raksasa internet ini sudah mengutarakan rencananya membangun data center di Bandung dan sekitarnya," kata lelaki kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Ia mengutarakan bahwa peningkatan infrastruktur data center memang harus menjadi perhatian pemerintah, seiring dengan meningkatnya pemakai internet Tanah Air.
Bahkan, diperkirakan di akhir 2019 pemakai internet Tanah Air hampir menembus 120 juta warganet.
Apalagi, lanjut dia, dengan selesainya Palapa Ring Timur yang akan menambah pengguna internet baru di kawasan Indonesia bagian timur.
Baca Juga: Wadidaw! Pengguna WhatsApp Keluhkan Boros Baterai
![Ilustrasi pusat data atau data center. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/11/14/83913-pusat-data-data-center.jpg)
Menyinggung kembali soal PP Nomor 71/2019, Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (BSSN) beranggapan bahwa peraturan ini membuat bingung pihak yang ingin membangun data center di Tanah Air.
