Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate mengatakan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam pemberantasan berita bohong (hoaks).
Ia juga berkomitmen tak akan memberi ruang hoaks berkembang di Indonesia karena berita bohong itu buruk buat bangsa.
"Kita harapkan adanya negara itu untuk kepentingan masyarakat. Bukan suka atau tidak suka acuannya itu. Acuannya itu tergantung pada substansinya dan mekanismenya. Hoaks itu buruk," ujar Plate kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Dalam rapat kerja itu anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, menyoroti apa yang disebutna sebagai buzzer atau pendengung di media sosial yang kerap menyebarkan hoaks.
Baca Juga: Kominfo Serahkan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR pada Desember
Ia menilai buzzer hidup karena hoaks telah menjelma menjadi industri. Permintaan terhadap jasa buzzer, menurut dia, datang dari banyak pihak termasuk pemerintah.
"Nah, pertanyaannya kalau ada buzzer, ada hoaks, ini seberapa kuat korelasinya? Kan kita tahu. Ini timbal balik saja begitu, 'kan?" kata Sukamta di Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II, Jakarta.
Menurut Sukamta, sebagai suatu entitas politik, jika ada buzzer pemerintah, di luar pemerintah juga akan ada buzzer.
"Orang membuat konten hoaks itu sebagai bisnis. Tempat memperbanyak lalu lintas (traffic). Mungkin ini melibatkan industri telekomunikasi tetapi juga melibatkan industri yang lain," kata Sukamta.
Ia mengatakan bahwa persebaran konten hoaks sudah dimulai sejak dahulu. Meski dahulu bentuknya adalah teks saja, tetapi traffic-nya sudah banyak. Apalagi sekarang yang berbentuk foto maupun video, tentu traffic-nya akan menjadi lebih besar.
Baca Juga: Buzzer Politik Lagi Hits, Apa Bedanya dengan Influencer, Endorser, dan KOL?
"Jadi, yang mau diberantas ini yang mana, Pak? Salah satu (buzzer), kedua-duanya, atau semuanya?" cecar Sukamta.
