Suara.com - Keamanan WhatsApp kembali mendapatkan sorotan. Pasalnya, akun WhatsApp milik pejabat tinggi pemerintah di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) menjadi sasaran peretasan oleh para hacker pada awal 2019.
Menurut laporan Reuters, peretasan itu dilakukan agar para peretas bisa mengambil alih ponsel pengguna yang merupakan sosok penting dalam pemerintahan.
Salah satu sumber yang mengetahui investigasi internal WhatsApp terhadap pelanggaran tersebut mengatakan bahwa sebagian besar korban merupakan pejabat tinggi pemerintah dan pejabat militer yang tersebar di 20 negara di lima benua. Anehnya, kebanyakan negara itu adalah sekutu AS.
Parahnya, peretasan ponsel yang menargetkan pejabat pemerintah ini ternyata jauh lebih luas
ketimbang laporam sebelumnya. Imbasnya, kebocoran informasi ini membuat keamanan WhatsApp mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak.
Baca Juga: Mengintip Lima Fitur Baru WhatsApp yang Segera Meluncur
Sebelumnya, WhatsApp menggugat perusahaan intelijen siber Israel, NSO Group, yang dituding telah meretas penggunanya dengan cara menyusupkan program mata-mata atau spyware ke dalam aplikasi WhatsApp.
Lebih lanjut, hasil peretasan NSO Group disebut-sebut dijual kepada peretas lainnya. Imbasnya, sebanyak 1.400 pengguna WhatsApp dilaporkan mengalami peretasan pada periode 29 April - 10 Mei 2019.
Bahkan, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di London, yang termasuk di antara target peretasan, mengirimkan foto-foto kepada Reuters yang menunjukkan adanya upaya pemembobolan ponsel miliknya sejak 1 April.
Meski sudah dituntut oleh pihak WhatsApp, namun NSO tidak mengindahkan tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa spyware yang mereka jual hanya untuk pelanggan pemerintah saja. Mereka juga menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengungkapkan siapa kliennya, ataupun mengungkap cara kerja spyware saat meretas sebuah aplikasi.
Baca Juga: Chat WhatsApp Terhapus? Gini Cara Mudah Mengembalikannya