Satria akan dibangun pada akhir 2019 setelah melewati tahap pemenuhan pembayaran (financial closing) dan selesai pada 2022.
Satria akan menggunakan teknologi high throughput yang menawarkan daya besar dan wilayah jangkauan lebih luas, namun, efisien dari segi biaya. Cakupan layanan Satria diperkirakan mencapai 15.000 titik layanan publik, berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan serta pemerintahan.
Rudiantara menyatakan Indonesia memerlukan kapasitas yang besar sehingga perlu ada tiga satelit untuk menghubungkan sekolah hingga rumah sakit dapat terhubung ke internet cepat.
4. Registrasi kartu SIM
Pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan nomor dan identitas diri ke operator seluler untuk menertibkan dan validasi data pengguna, sejak akhir 2017 lalu.
Baca Juga: Jika Tak Lagi Jadi Menteri, Rudiantara Ingin Urus Masjid
Validasi data pelanggan seluler diyakini dapat menumbuhkan peluang industri yang lebih sehat, serta data pelanggan yang lebih berkualitas. Regitrasi kartu SIM prabayar dimulai pada Oktober 2017 lalu, menggunakan nomor induk penduduk (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga.
Regitrasi kartu prabayar divalidasi dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jika tidak mendaftar, pelanggan harus menanggung konsekuensi nomornya tidak bisa dipakai.
Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi penipuan melalui SMS atau telepon.
5. Blokir internet
Sepanjang lima tahun, Kominfo dua kali memberlakukan blokir internet di Indonesia, keduanya terjadi pada 2019. Blokir internet ini memicu kontroversi dan Rudiantara pun sempat menjadi bulan-bulanan publik.
Baca Juga: Soal Buzzer, Rudiantara Protes Facebook karena Bikin Akun Pakai Email
Blokir pertama berupa pembatasan akses (throttle) ke sejumlah fitur media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pesan WhatsApp menyusul aksi ricuh di Jakarta pada 22 Mei lalu.