Infografis
Suara.com - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT telah menggelar polling online, membantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet dan lembaga pendukung.
Kementerian dan lembaga yang diusulkan untuk mendapatkan menteri berbasis sektor digital meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemendikbud, Bekraf, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Proses kurasi ini sendiri berlangsung pada periode 1-31 Agustus 2019. Hasilnya, terdapat 27 nama yang diunggulkan masyarakat untuk membantu Jokowi dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Berdasarkan hasil polling, kandidat yang paling banyak dipilih warganet untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) adalah Gatot S. Dewa Broto. Sebagai informasi, saat ini Gatot menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: Menkominfo Sebut Ada Hoaks Soal Papua Berasal dari 20 Negara
Di urutan kedua, ada Ismail yang kini masih menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo. Sedangkan pada posisi ketiga, bercokol nama Alex J Sinaga yang sempat menempati jabatan sebagai Direktur Utama Telkom.
Direktur LPPMII Kamilov Sagala mengatakan bahwa pihaknya mengkurasi nama-nama tokoh digital tanah air tanpa ada titipan atau pesanan dari pihak-pihak tertentu.
"Nama-nama yang diseleksi merupakan nama yang sesungguhnya dikenal masyarakat dan memiliki rekam jejak di sektor digital, kemudian dipilih oleh publik secara online secara sebulan," ujar Sagala dalam keterangan resminya, Rabu 4/9/2019).
![Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi usai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/08/26/13532-jokowi-umumkan-pemindahan-ibukota.jpg)
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan bahwa sesungguhnya pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, nama-nama yang dipilih publik bisa menjadi pertimbangan dalam membangun ekonomi digital ke depannya.
Pada kesempatan yang sama, Heru juga mengusulkan agar ada Kementerian yang mengatur segala spesifik mengenai ekonomi digital dengan dua skenario.
Baca Juga: Menkominfo: Jaringan Telekomunikasi di Papua Mati karena Kabel Putus
"Pertama dengan menggabungkan Kemkominfo dengan Bekraf menjadi kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif. Kedua merevitalisasi Bekraf menjadi Kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif," pungkasnya.
