Infografis
Suara.com - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja mengatakan wilayah yang akan menjadi calon Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur memiliki tingkat ancaman bencana rendah hingga sedang.
"Ancaman risiko bencana yang bisa terjadi, di antaranya dari hidrometeorologi, seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai," kata Wisnu dalam jumpa pers yang diadakan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Wisnu mengatakan risiko ancaman bencana bersifat dinamis. Artinya, bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung, seperti tata keloa ruang yang tidak baik, tidak memerhatikan kajian lingkungan dan faktor urbanisasi.
Menurut Wisnu, kebanyakan bencana hidrometeorologi disebabkan manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Bila manusia tinggal di daerah aliran sungai, maka risiko ancaman bencana banjir akan meningkat.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, 200 Ribu Hektare Lahan di Penajam Paser Utara Milik Negara
"Secara lanskap saat ini, wilayah tersebut aman. Namun, kalau tidak bisa mengelola, bisa terjadi banjir," tuturnya.
Untuk ancaman tsunami, Wisnu mengatakan ada potensi imbas dari gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi karena terdapat beberapa sesar dan patahan.
"Namun, harus dibedakan antara tsunami dan bencana tsunami. Tsunami itu berulang kali terjadi di Indonesia, tapi tidak menjadi bencana. Bencana tsunami terjadi ketika manusia terkena," katanya.
Pakar dan peneliti tsunami pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan tingkat risiko ancaman bencana gempa dan tsunami di Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang.
"Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan," katanya.
Baca Juga: Ibu Kota Baru Belum Jadi, Jonan Sudah Pastikan Pasokan Listrik Aman
Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4 persen. [Antara]
