Infografis
Suara.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mendukung penuh upaya pemerintah melakukan siaran digital bagi masyarakat di perbatasan yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus di Nunukan, Kalimantan Utara.
Direktur Utama BAKTI, Anang Latif mengatakan. siaran digital bagi masyarakat di perbatasan sejalan dengan upaya mewujudkan pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga ke pelosok bisa terwujud pada 2020.
“Kita pilih Nunukan karena di situ ada penyiarannya, ada telekomunikasinya, ada internetnya. Kalau kita tidak hadir di sana mereka biasanya akan menonton TV negara tetangga. Kalau dibiarkan ada ketertinggalan informasi,” tegas Anang Latif.
Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Geryantika Kurnia menuturkan Nunukan di Kalimantan Utara dipilih Kemkominfo sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di Nunukan belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.
Baca Juga: Komisi I Minta BAKTI Fokus Kembangkan Infrastruktur Telekomunikasi
Untuk mensukseskan Siaran Digital di perbatasan, Geryantika menuturkan saat ini di Nunukan telah tersedia fasilitas milik LPP TVRI yang berada di 17. Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Geryantika mencatatkan, bulan lalu Malaysia sudah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital sementara Indonesia meski telah siap belum melakukan migrasi. Padahal kesiapan sarana dan prasarana siaran digital yang secara ekonomis telah siap seharusnya digunakan bersiaran oleh televisi swasta Indonesia.
“Secara hitung-hitungan, biaya sewa Mux milik TVRI jauh lebih ekonomis dibandingkan jika televisi swasta melakukan produksi siaran analog. Selain itu untuk memperbanyak konten berkualitas, Kemkominfo mempermudah ijin konten digital,” terangnya.
Perihal konten berkualitas bagi publik, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemerataan informasi hingga ke wilayah perbatasan sebagai upaya pertahanan nasional.
“Saya membuka catatan lama, KPI Pusat sejak pengurus sebelumnya konsisten mendukung konten lembaga siar yang ditujukan bagi wilayah perbatasan,” kata Agung.
