Infografis
Suara.com - Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sedang menyiapkan peta rendaman tsunami dengan skala detail 1:10.000 yang bisa menjadi acuan kuat dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir.
"Peta topografi yang paling detail di Indonesia skalanya baru 1:25.000 dan itu pun hanya melingkupi wilayah Jawa. Di luar wilayah Jawa, skalanya lebih tidak detail," kata peneliti paleotsunami LIPI Eko Yulianto dalam acara pemutaran dokumenter The Untold Story of Java Southern Sea di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Ia menjelaskan bahwa peta yang memungkinkan pemetaan data dasar ancaman tsunami, termasuk peta daerah yang berpotensi tergenang, tersebut dapat menjadi acuan kuat untuk perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan upaya pengurangan risiko bencana di kawasan pesisir.
"Supaya bisa untuk merencanakan pengurangan risiko bencana lebih detail lagi, sampai rencana kontingensi dan operasinya bisa diturunkan," katanya.
Baca Juga: BMKG: Ada Potensi Tsunami Pantai Selatan Jawa, Tapi...
Peta tersebut ditargetkan selesai tahun 2020. Pada tahap awal peta akan mencakup 12 daerah yang memiliki kerentanan tinggi seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, dan Pacitan.
"Perlu segera dipikirkan strategi pengurangan risiko oleh pemerintah daerah dengan efek pembangunan di jalur Selatan Selatan Jawa," kata Eko.
Peta tersebut akan mengombinasikan peta batimetri, topografi, hingga demografi dalam skala detail guna mempermudah perencanaan tata ruang yang mendukung pengurangan risiko bencana.
"Peta-peta dasar tersebut dibeli, karena jika harus memetakan sendiri akan sangat mahal," Eko menjelaskan.
Peta rendaman tsunami yang dibuat menggunakan Dana DIPA LIPI sebesar Rp 500 juta tersebut juga akan memperlihatkan prakiraan volume air yang menjangkau daratan berdasarkan besaran potensi tsunami.
Baca Juga: Publik Salah Paham soal Potensi Tsunami Pantai Selatan Jawa
Penggunaan peta rendaman tsunami tersebut untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana akan membutuhkan data pemerintah daerah mengenai tata guna lahan, kepemilikan lahan, hingga demografi yang menunjukkan jumlah warga lansia hingga anak-anak.
"Mau tidak mau harus menggandeng Pemda untuk melakukan uji coba supaya selanjutnya ada daerah lain lagi yang mau melaksanakannya," demikian Eko Yulianto. [Antara]
