Infografis
Suara.com - Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) akan segera menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke DPR RI.
"Ya, sebentar lagi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat ditemui usai menghadiri diskusi E-Commerce Kita Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Menuurut Semuel, RUU PDP sangat penting untuk meningkatkan penjagaan keamanan data pengguna internet. Ia optimistis bahwa rancangan yang akan diserahkan ke DPR RI akan dengan cepat disahkan.
"Kalau disuruh optimis, kita harus optimis," kata dia.
Baca Juga: Facebook Dukung Indonesia Bikin UU Perlindungan Data Pribadi
Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait alasan lamanya RUU PDP diserahkan ke DPR. Apalagi muncul berbagai desakan agar RUU PDP segera dibahas dan dengan cepat diimplementasikan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kominfo untuk segera menyampaikan RUU PDP beserta naskah akademik kepada DPR untuk segera dibahas bersama.
Dia menilai, percepatan proses pembahasan RUU tersebut juga disebabkan banyaknya penggunaan data pribadi yang tidak seharusnya atau ilegal terutama dalam bidang teknologi informasi dan teknologi finansial (tekfin) terhadap kerahasiaan data pribadi seseorang.
Bamsoet juga meminta Komisi I DPR RI untuk mengkaji hal-hal yang menjadi inti permasalahan terkait RUU Data Pribadi.
"Permasalahan tersebut antara lain mengenai keamanan data dan jaringan, mengingat RUU tersebut akan menjadi dasar hukum bagi petugas dalam menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi," ujarnya.
Baca Juga: Sudah Genting, RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Segera Dirampungkan
Desakan agar RUU PDP segera diterbitkan juga muncul dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mendorong agar undang-undang perlindungan data pribadi segera diterbitkan demi menjerat pelaku atau platform fintech ilegal yang menyalahgunakan data tersebut.
