Infografis
Suara.com - Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mengatakan, pemerintah perlu mencari cara lain dalam membatasi media sosial (medsos).
Persadha beranggapan, cara yang dilakukan pemenritah dalam membatasi medsos sebenarnya juga tidak lebih efektif. Berkaca dari pembatasan sebelumnya, pengguna internet tetap bisa mengakses melalui jalur lain.
"Sebelumnya, dalam hitungan beberapa jam saja, mereka yang dianggap rusuh dapat mengakses medsos kembali dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN)," ujar Persadha kepada Suara.com.
Lebih lanjut, Ia menegaskan, dengan melakukan pembatasan medsos yang paling dirugikan adalah masyarakat luas, terutama pedagang online, atau masyarakat yang menjadikan WhatsApp sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya.
Baca Juga: Duh! Huawei Mulai Tampilkan Iklan di Layar Kunci Pads
Selain itu, kebijakan pembatasan medsos bagi sebagian pihak dinilai sebagai langkah yang blunder.
Dimana masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui VPN, akhirnya mereka memanfaatkan VPN untuk mengakali pembatasan tersebut.
"Dari situ masyarakat akhirnya menjadi tahu bagaimana cara mengakali situs atau layanan lainnya yang diblokir pemerintah," terang Persadha.
Untuk mencegah peredaran hoaks, Persadha mrnyarankan, sebaiknya pemerintah mencari cara lain yang lebih efektif. Misalnya secara cepat memproduksi konten kontra hoaks.
"Caranya mungkin bisa kolaborasi dengan selebgram maupun publik figur tanah air," tutup Persadha.
Baca Juga: Imbas Pembatasan Medsos Berdampak ke Pengusaha Online di Bekasi
