Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk melarang perusahaan ojek online memberikan diskon kepada konsumen bertujuan mencegah praktik predatory pricing, yakni upaya memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing.
"Selama ini pengertian diskon itu jor-joran, jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing," kata Budi saat ditemui di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2019 Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Saat ini, Budi melihat diskon dalam aplikasi ojek daring bukan lagi untuk tujuan pemasaran (marketing), melainkan ke arah predatory pricing.
"Jadi, bukan lagi marketing," nilai Budi.
Baca Juga: Driver Ojek Online Gugat Jokowi, Kualitas Udara Jakarta Buruk dan Bahaya
Budi juga mengatakan bahwa saat ini diskon yang ditawarkan kepada pengguna ojek online bukan dari perusahaan itu sendiri melainkan dari perusahaan pembayaran digital seperti Gopay untuk Gojek dan Ovo untuk Grab.
Tetapi, imbuh dia, ketika masuk ke dalam bisnis transportasi, sistem itu menjadi tak terpisahkan.
"Jadi merusak, padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," ujarnya.
Selain itu, Budi menjelaskan diskon itu mengubah skema tarif ojek daring, meskipun masih dalam batas atas dan batas bawah.
Untuk itu, dia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi soal diskon tersebut karena masuk ke dalam ranah persaingan usaha.
Baca Juga: Pengamat: Kemenhub Harus Atur Tarif Promo Ojek Online
"Kami minta KPPU dan beberapa kali rapat dengan KPPU kalau diskon itu potensi predatory pricing. Makanya Pak Menteri minta ke saya harus ada peringatan pasal ojek daring yang enggak boleh ada diskon itu," katanya.
