Infografis
Suara.com - Penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengkritik Facebook karena layanan media sosial terbesar di dunia itu dinilai belum berbuat cukup banyak untuk melawan penyebaran propaganda kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya di Myanmar.
Tahun lalu investigator PBB merilis sebuah laporan yang isinya menyebut Facebook memainkan peranan penting dalam penyebaran ujaran kebencian yang mendorong terjadinya genosida terhadap kelompok Rohingya di Myanmar.
Facebook sendiri telah merespon dengan menghapus akun-akun penyebar kebencian, termasuk milik para pejabat militer Myanmar. Facebook juga mengakui pihaknya seharusnya bertindak lebih cepat dan lebih banyak untuk mencegah penyebaran kebencian di platformnya.
Tetapi menurut PBB, apa yang sudah dilakukan oleh Facebook itu belum cukup.
"Menurut saya ada perubahan berarti dan signifikan dari Facebook, tetapi itu sama sekali belum cukup," kata Christopher Sidoti, penyidik PBB yang juga pengacara hak asasi manusia asal Australia seperti dilansir CNet, Kamis (4/4/2019).
Sidoti, lebih lanjut, mengatakan bahwa Facebook dalam upayanya untuk menyingkirkan propaganda kebencian tidak transparan. Contohnya, jelas dia, Facebook tak menyediakan data tentang penyebaran kebencian dalam layanannya di setiap negara.
"Bahkan dalam penyelidikannya sendiri, Facebook menemukan bahwa sekitar setengah dari total postingan yang dihapus yang ditemukan oleh Facebook sendiri. Mereka masih mengandalkan laporan dari pihak luar," beber Sidoti.
"Kinerja mereka untuk menghapus (konten kebencian) sama sekali belum memuaskan - dan jelas mereka bahkan belum bisa mencegah material-material (kebencian) diunggah ke platformnya," tekan Sidoti.
Kritik Sidoti itu menambah sederetan kecaman terhadap Facebook, terutama setelah media sosial buatan Mark Zuckerberg itu menayangkan secara langsung aksi teroris kulit putih yang menewaskan 50 orang di dua masjid di Selandia Baru pada Maret lalu.
Di Amerika Serikat, Facebook dan Google akan bersaksi di depan dewan perwakilan rakyat dalam sebuah rapat dengar pendapat bertajuk "Kejahatan berlatar kebencian dan bangkitnya Nasionalisme Kulit Putih."
