Infografis
Suara.com - Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di Asia Tenggara, demikian hasil studi terbaru yang digelar oleh Greenpeace dan IQAir dan diterbitkan pada 5 Maret kemarin.
Dalam studi itu ditemukan bahwa konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 (partikulat matter 2.5) masuk kategori sangat buruk. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta Selatan 42.2 µg/m3 dan Jakarta Pusat mencapai 37.5 µg/m3.
"Konsentrasi PM2.5 di Kota Jakarta mencapai empat kali lipat di atas batas aman tahunan menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 10 µg/m3 dan bahkan melebihi batas aman tahunan menurut standar nasional pada PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu 15 µg/m3," demikian jelas Greenpeace Indonesia dalam website resminya.
PM2.5 adalah partikel yang sangat kecil yang berasal dari asal kendaraan, pabrik, pembangkit listrik, hingga asap kompor dalam rumah tangga. PM2.5 bisa menyebabkan berbagai penyakit mulai dari asma, penyakit paru-paru, hingga masalah jantung.
Menurut Greenpeace tingginya konsentrasi PM2.5 di Jakarta disebabkan antara lain meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dan pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi di sekeliling Jakarta dalam radius 100 km.
"Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace, PLTU batubara yang sudah beroperasi tersebut dapat berkontribusi sebanyak 33 hingga 38 persen dari konsentrasi PM2.5 harian di Jakarta pada kondisi terburuk," jelas Greenpeace.
Dalam skala regional, buruknya kualitas udara juga terjadi di Bangkok, Thailand, dan telah ditanggapi dengan serius oleh pemerintahnya, antara lain dengan menutup ratusan sekolah dan menyemprotkan air di udara menggunakan drone.
“Buruknya kualitas udara juga pernah terjadi di Jakarta dengan level konsentrasi PM2.5 yang sama dengan Bangkok, yaitu pada bulan Juli dan Agustus,” ujar Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.
Namun bedanya Pemerintah Indonesia masih menyangkal bahwa konsentrasi PM2.5 sudah berbahaya dan menyatakan bahwa udara Kota Jakarta masih dalam kategori sehat.
“Memperkuat standar pengukuran polutan dan memperbanyak stasiun pemantauan kualitas udara menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia,” desak Tata.
