Infografis
Suara.com - Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas terhadap Facebook, setelah pekan ini diketahui bahwa data milik 1.096.666 penggunanya di Indonesia telah diserahkan secara ilegal kepada Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data politik yang berbasis di Inggris.
Pakar telematika yang juga Executive Director ICT Institute, Heru Sutadi menyatakan, pemerintah perlu meminta keterangan kepada Facebook terkait penggunaan data pengguna Indonesia.
"Pemerintah tidak sekadar panggil tapi ditanya berapa real data yang bocor, siapa saja yang bocor, dan datanya untuk apa," katanya kepada Suara.com, Jumat (6/4/2018).
Ia mengkhawatirkan data jutaan pengguna Facebook Indonesia yang bocor dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat saat pemilu. Terlebih, saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik.
"Data pengguna yang bocor dapat digunakan untuk propaganda kelompok tertentu atau mengacaukan demokrasi," jelasnya.
Sementara itu, pengamat keamanan siber Pratama Persadha mengatakan kasus kebocoran data pengguna Indonesia seharusnya menjadi momen bagi pemerintah untuk mendesak Facebook.
"Pemerintah bisa menggunakan momentum ini untuk mendesak Facebook membuka server di Tanah Air, karena ini sangat erat dengan keamanan data pengguna, jelas Pratama.
Dengan adanya server di Indonesia, pemerintah bisa lebih mengontrol data pengguna yang disimpan oleh perusahaan teknologi, seperti Facebook atau Google.
"Membangun server di Tanah Air adalah kewajiban bagi perusahaan teknologi besar, apalagi mereka memanen begitu banyak data dari masyarakat,” tutup dia.
