Infografis
Suara.com - Menggunakan media sosial, seperti Twitter dan Facebook, ada rambu-rambunya. Anda misalnya dilarang mengancam untuk menyakiti pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melanggar aturan ini, akun Anda berpotensi diblokir secara sementara atau permanen.
Tetapi Twitter, baru-baru ini, melanggar sendiri syarat dan ketentuan yang dibuatnya itu ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumbar ancaman lewat media sosial itu untuk menghancurkan Korea Utara.
Trump, pada Sabtu (23/9/2017), di akun Twitter pribadinya menulis, "Baru saja mendengar pidato Menteri Luar Negeri Korea Utara di PBB. Jika ia mengutarakan pendapat si Little Rocket Man, maka tak lama lagi mereka musnah."
Perlu dijelaskan, "Little Rocket Man" adalah istilah yang digunakan Trump untuk mengejek pemimpin Korut, Kim Jong-un. Trump bahkan menggunakan sebutan itu - yang tampaknya mengaju pada aktivitas pengujian rudal Korut beberapa waktu terakhir - ketika berpidato di PBB pada bulan ini.
Menlu Korut, Ri Yong Ho, sudah mengajukan protes atas kicauan Trump.
"Trump jelas menyatakan perang lagi pada akhir pekan lalu, dengan mengatakan bahwa ia akan segera menghancurkan kepemimpinan kami," kata Ri.
Lalu mengapa Twitter tak menghapus kicauan itu atau memblokir akun Trump?
Dalam serangkaian tweet pada Senin (25/9/2017), Twitter mengakui bahwa tulisan Trump telah memicu kehebohan dan kemarahan. Tetapi ancaman itu masih dibiarkan karena memiliki "nilai berita".
"Aturan ini berlaku untuk semua akun, tetapi kami juga mempertimbangkan sejumlah faktor untuk menilai apakah satu akun melanggar aturan kami," bunyi penjelasan Twitter.
"Di antara pertimbangan-pertimbangan itu adalah nilai berita dan apakah sebuah tweet berkaitan erat dengan kepentingan publik," jelas Twitter lebih lanjut.
Tetapi menurut CNet, penjelasan ini justru bertolak belakang dari pernyataan Twitter pada Juli lalu. Waktu itu Del Harvey, kepala bidang kepercayaan dan keamanan Twitter, mengatakan bahwa akun Trump tak akan diperlakukan istimewa, meski ia seorang presiden.
"Aturan adalah aturan. Kami menegakkannya secara sama untuk semua orang," tegas Harvey ketika itu.
