Infografis
Pemblokiran aplikasi percakapan Telegram tidak menyelesaikan masalah terorisme. Analis terorisme Ridlwan Habib menjelaskan semestinya konten berbau terorisme yang perlu diawasi.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara berencana memblokir aplikasi telegram. Ini disebabkan ISIS menggunakan Telegram sebagai saluran komunikasi dengan jejaringnya.
"Tapi, menutup Telegram tidak akan menyelesaikan masalah. Bukan aplikasinya yang harus diblokir tapi kontennya yang diawasi, " ujar Ridwan Habib kepada suara.com, Jumat (14/7/2017).
Kemenkominfo dinilai gagal memahami esensi masalah ISIS dan Telegram channel. Semestinya, lanjut, Ridlwan intelijen bisa mengawasi pergerakan ISIS dengan menyusup ke grup Telegram mereka.
Baca Juga: Telegram Diblokir, Ini Penjelasan Kominfo
"Jika itu diblokir, pemantauan intelijen jauh lebih sulit, " kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.
Penggunaan Telegram sebagai cara komunikasi ISIS itu hanya salah satu metode saja. ISIS punya banyak cara untuk berkomunikasi. Semisal dengan WhatsApp. Line, dengan aplikasi jejaring media sosial yang lain
"Menutup telegram justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat umum. Publik jadi marah pada pemerintah, suasana itu yang ditunggu ISIS, yakni saat rakyat marah pada negara, " kata Ridlwan.
Direktur riset Indonesia Terrorism Monitoring itu memprediksi ada sosok 'pembisik' di bali kebijakan itu. Di sisi lain Presiden Joko Widodo, dinilai Ridlwan tengah disoroti sebagai sosok yang otoriter.
"Sekarang yang berkembang justru pak Jokowi dikesankan menjadi diktator. Apa pak menteri ingin presidennya dibenci rakyat ?" tanya Ridlwan.
Baca Juga: Kominfo Blokir Layanan Telegram
"Ranah Kominfo tidak disitu, itu ranah intelijen Siber, Lembaga Sandi Negara yang akan menjadi Badan Sandi dan Siber Negara, bukan ranah Kominfo, " tegas Ridwan.
