Infografis
Suara.com - Presiden Donald Trump tampaknya memiliki nama khusus bagi mereka yang kontra dengannya (haters) di Twitter.
Miliarder yang terkenal dengan kebiasaannya bercuit di Twitter itu, mengubah lanskap politik dengan menggunakan media sosial.
Daily Mail mengutip New York Post, sang presiden yang baru disumpah itu menolak seseorang di Twitter dengan menyebutnya sebagai 'Tweet Smack'.
Sebuah sumber mengungkapkan bahwa Trump membual di dalam salah satu cuitan 'marah'-nya dan kemudian menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkannya.
Baca Juga: Ahmad Dhani Ungkap Kenapa Orang Tertarik dengan FPI
Pada Minggu sore (5/2/2017) waktu setempat, Trump bercuit mengungkapkan kekesalannya atas keputusan hakim yang menunda sementara perintah larangan perjalanan kontroversial, yakni pembatasan warga muslim masuk ke AS.
"Hanya tidak percaya hakim akan menempatkan negara kita dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi salahkan dia dan sistem pengadilan. Orang berdatangan. Buruk!" tulisya dalam akun resmi Trump.
"Saya telah menginstruksikan Homeland Security untuk memeriksa orang-orang yang masuk ke negara kita dengan SEKSAMA. Pengadilan membuat pekerjaan sangat sulit!" tambahnya.
Bahkan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan analis Citigroup, Trump merupakan kepala negara yang sangat rajin bercuit di media sosial. Sejak menjabat, Trump telah men-tweet setiap jam per hari.
Tweet yang paling sering dikirim sekitar pukul 9:00-10:00. Menurut jadwal Gedung Putih daybook, di waktu itu adalah saat briefing intelijen sehari-hari. Selain itu, di malam hari Trump mengurumkan tweet paling sering mulai jam 11:00 hingga tengah malam.
Baca Juga: Artis Berpose Hot, Ustadzah Seleb Jawab Gosip Nikah dan Hamil
Seperti diketahui, trump memberikan perintah pembatasan warga dari dari tujuh negara mayoritas Muslim untuk melakukan perjalanan ke AS pada 27 Januari silam. Negara-negara tersebut meliputi Irak, Iran, Yaman, Arab Saudi, Somalia, Sudan dan Suriah.
Dia mengklaim pelarangan tersebut juga berlaku untuk para pengungsi, dan manfaatnya akan melindungi warga AS dari terorisme.
