Infografis
Suara.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap penundaan atau moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) tak pengaruhi perekrutan peneliti. Artinya perekrutan profesi peneliti negara tak dihentikan.
Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan jumlah peneliti negara justru harus ditingkatkan. "Kita ingin dalam sektor ini pemerintah tidak menerapkan moratorium, malah jika bisa jumlah peneliti ditingkatkan," kata Iskandar, Sabtu (22/8/2015).
Jumlah peneliti profesional yang ada di Indonesia jauh dari angka ideal. Jumlahnya hanya 34 orang per satu juta penduduk. Oleh karena itu, terobosan dengan merekrut banyak peneliti dipandang olehnya sebuah kebutuhan.
"Misalnya, seribu peneliti per satu juta penduduk itu sudah lumayan medski belum bisa dikatakan ideal," kata dia.
Menurut Iskandar, Indonesia sudah ketinggalan dari jumlah peneliti. Misalnya, Amerika dan negara Eropa yang relatif maju, ada sekitar 3.000--4.000 peneliti per satu juta penduduk.
"Bahkan, Korea Selatan sudah mencapai 4.000 peneliti per satu juta penduduk," tuturnya.
Iskandar megatakan bahwa jumlah peneliti yang banyak menjadi salah satu kunci untuk mencapai kemandirian teknologi dan ilmu pengetahuan suatu bangsa selain pendanaan dan institusi penelitian. "Jumlah ini salah satu yang vital untuk mencapai kemandirian teknologi dan ilmu pengetahuan suatu bangsa," ujarnya.
Sementara peneliti senior Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Harry Truman Simanjuntak menilai jika moratorium juga diterapkan pada profesi peneliti, ini akan terhambat. Karena akan hilang satu generasi peneliti.
Harry yang juga merupakan Arkeolog yang bekerja di Goa Harimau, Sumatera Selatan menambahkan bahwa dunia penelitian itu akan selalu ada pekerjaan, tidak seperti profesi PNS yang dinilai hanya memakan "gaji buta" belaka.
"Dunia penelitian itu beda dengan pegawai pemerintahan yang lain, selalu ada pekerjaan jangan sama ratakanlah. Oleh karena itu, idealnya setiap tahun ada perekrutan," katanya. (Antara)
