-
Aksi Tolak UU TNI dan RUU Polri Disorot Mancanegara, Diwartakan Inggris Hingga Rusia
Berikut adalah daftar media internasional yang wartakan aksi batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri.
Selengkapnya -
Gelombang Aksi Tolak UU TNI dan RUU Polri Meluas ke Berbagai Daerah
Aksi penolakan terjadi Majalengka, Bandung, Surabaya, Makassar, Mataram, Palangkaraya, Bojonegoro, Yogyakarta, Sukabumi, Malang, Medan, Semarang, Kediri dan masih banyak lagi.
Selengkapnya -
Puan Tegaskan DPR Belum Terima Supres RUU Polri: Kalau Ada yang Beredar Itu Tak Resmi
Puan mengatakan kalau pun ada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM soal RUU Polri, dipastikan itu tak resmi.
Selengkapnya -
DPR Diam-diam Geber RUU Polri usai Sahkan UU TNI? Begini Kata Komisi III
"...kami sangat terbuka bahkan kami bikin powerpoint-nya, kami jelaskan substasinya. Kami undang banyak orang datang."
Selengkapnya -
RUU Polri dan RUU Penyiaran Picu Perdebatan, Survei Kawula17: Mayoritas Publik Dukung RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT
RUU Perampasan Aset mendapatkan dukungan paling tinggi, dengan 65 persen masyarakat setuju aturan ini segera disahkan.
Selengkapnya -
Sambangi Gedung DPR, KontraS Desak RUU TNI dan RUU Polri Dihentikan: Ini Bermasalah, Berpotensi Kembali ke Orba
Surat tersebut dikirimkan lantaran KontraS menolak adanya RUU Polri dan RUU TNI tersebut.
Selengkapnya -
Petisi di Change.Org Sudah Dibubuhi 2.550 Tanda Tangan, Ini Sikap Koalisi Sipil Tolak RUU Polri
Gerakan petisi menolak RUU Polri diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police).
Selengkapnya -
Penyadapan Di RUU Polri Jadi Sorotan, KSP Moeldoko: Masyarakat Jangan Berlebihan
"Kita jangan terlalu berlebihan," kata Moeldoko
Selengkapnya -
Gak Ngaruh Banjir Kritik Publik, RUU TNI-Polri Tetap Dilanjut DPR
Di sisi lain, Dasco memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap wewenang TNI-Polri dalam Undang-Undang.
Selengkapnya -
Polisi Bisa Blokir Internet, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam RUU Polri
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mengecam Rancangan Undang-Undang Kepolisian alias RUU Polri.
Selengkapnya -
Pengusaha Bingung Polisi Bisa Blokir Internet lewat RUU Polri, Pertanyakan Peran Kominfo
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengaku heran dengan draf RUU Polri yang menambah wewenang polisi bisa memblokir internet.
Selengkapnya -
Kominfo Ogah Tanggapi RUU Polri soal Wewenang Polisi Blokir Akses Internet
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria enggan menanggapi soal viral polemik draf revisi Undang-Undang Polri.
Selengkapnya -
Penambahan Usia Pensiun Jadi Sorotan Di Revisi UU TNI-Polri, Gerindra: Kan Mereka Aset Negara
Menurut Muzani, negara akan dirugikan jika aset negaranya dalam hal ini prajurit TNI-Polri masih prima walau usia 58 tahun
Selengkapnya