-
Otoritas PDP Harus Independen Agar Bisa Tindak Pelanggaran oleh Pemerintah
Otoritas Perlindungan Data Pribadi ini harus adil, agar bisa menindak proses data pribadi di sektor privat maupun publik.
Selengkapnya -
Penting Bagi Perkembangan Ekonomi Digital, RUU PDP Harus Segera Disahkan
Kita perlu cepat dalam mengusahakan UU PDP untuk bisa mengoptimalkan potensi dari ekonomi digital.
Selengkapnya -
Kominfo: Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi Harus Miliki Unsur Penegakan Hukum
Instansi pengawas pelindungan data pribadi harus memiliki kualitas dan kuantitas SDM sebagai penyidik yang mengawal investigasi.
Selengkapnya -
Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Pengendali Data dalam RUU PDP
Untuk melindungi data pribadi milik masyarakat para pengendali data harus memiliki manajemen tata kelola data yang baik dan manajemen teknologi yang memadai.
Selengkapnya -
Data Profiling Harus Diatur dalam RUU Pelindungan Data Pribadi
Data profiling merupakan pengolahan, analisis, dan menarik simpulan dari data yang tersedia untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memproses data tersebut.
Selengkapnya -
DPR Optimistis Akan Capai Titik Temu dengan Kominfo soal Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Pemerintah dan DPR belum sepakat soal otoritas pelindungan data pribadi dalam RUU PDP.
Selengkapnya -
Harus Ada Standar Pengamanan dalam Pelaksanaan Perpres Pemanfaatan NIK dan NPWP
ELSAM juga mendorong pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Selengkapnya -
Maraknya Pembangunan Pusat Data di Indonesia Harus Dikawal UU Pelindungan Data Pribadi
UU Pelindungan Data Pribadi penting untuk mencegah kebocoran baik dari pusat data swasta maupun pemerintah.
Selengkapnya -
ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis
RUU PDP belum jelas mengatur soal data sensitif. Hal ini diduga bisa menjadi celah untuk mengganggu kerja jurnalis.
Selengkapnya -
UU PDP Penting Agar Pemerintah Bisa Dihukum dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi
UU Perlindungan Data Pribadi bisa digunakan untuk menghukum baik swasta maupun pemerintah jika ada data pribadi publik yang bocor.
Selengkapnya