-
BREAKING NEWS: DPR Sahkan Revisi UU DKJ jadi Undang-Undang
"Setuju," dijawab kompak para anggota yang hadir dalam rapat.
Selengkapnya -
Bukan Titipan! RUU DKI Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Begini Alasannya
Revisi dilakukan agar tidak ada celah hukum terutama soal penamaan gubernur dan wakil gubernur, Anggota DPRD, DPR dari Jakarta ke depan.
Selengkapnya -
Meski UU DKJ Direvisi, Ketua Baleg DPR Pastikan Pilkada Jakarta Tetap Dua Putaran
Pembahasan revisi UU DKJ sendiri sedang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan
Selengkapnya -
Revisi UU DKJ Dibahas Baleg DPR, Mendadak Muncul Wacana Pilkada Jakarta Satu Putaran Saja
"Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibu kota negara,"
Selengkapnya -
Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Meski RUU DKJ Disahkan, Begini Kata Heru Budi
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, penggantian status ibu kota masih menunggu Presiden Joko Widodo menerbitkan perpres.
Selengkapnya -
Ditolak PKS, DPR Tetap Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang
Adapun secara garis besar pasal dalam RUU DKJ yakni yang membahas soal penunjukan ketua dan anggota dewan Aglomerasi dan pemilihan kepala daerah DKJ.
Selengkapnya -
Golkar DKI Usul Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada Usai Tak Lagi Berstatus Ibu Kota, Ini Alasannya
Ia menyarankan agar Pilkada Kepulauan Seribu tak diadakan dan lebih baik dijadikan satu dengan Jakarta Utara.
Selengkapnya -
Aglomerasi Jabodetabekjur, Ketua DPRD Bogor Sebut Sinergi Pembangunan Menuju Kawasan Ekonomi Terpadu
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pihaknya di Kabupaten Bogor tentu sangat mendukung rencana tersebut.
Selengkapnya -
Soal Polemik RUU DKJ Jadi UU, Begini Respons Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto merespons polemik Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Selengkapnya -
DPR Ogah Pindah ke IKN Tapi Tak Direstui Pemerintah
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan agar ada kekhususan yang dibentuk di DKJ termasuk menjadi ibu kota legislasi.
Selengkapnya -
Meski Sendirian Fraksi PKS Tegas Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural!
Dalam pengambilan keputusan ini hanya 8 fraksi yang menyatakan setuju RUU DKJ dibawa ke Paripurna atau tinkat II.
Selengkapnya -
DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna, Hanya PKS yang Menolak, Apa Alasannya?
"Dengan demikian dari sembilan fraksi, delapan fraksi menyatakan setuju dan satu menolak," ujar Supratman.
Selengkapnya -
Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1
Kekinian disepakati kepala daerah DKJ dipilih langsung rakyat lewat Pilkada dengan pemenang harus mengantongi suara sebanyak 50 persen plus 1 seperti Pilpres.
Selengkapnya -
Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Aset GBK hingga Monas
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengetuk palu menandakan pengelolaan aset GBK hingga Monas dipegang oleh Pemerintah Pusat.
Selengkapnya -
Bukan Ditunjuk Presiden, Pemerintah-DPR Sepakati Gubernur Jakarta Dalam RUU DKJ Dipilih Lewat Pilkada Satu Putaran
Pilkada Jakarta tak lagi dengan ketentuan 50+1 seperti diatur dalam UU DKI Jakarta sebelumnya.
Selengkapnya -
Pembahasan Peralihan Aset Pemerintah Pusat Ditunda, Ini Alasan Panja RUU DKJ
"Di dalam draf kita meminta kepada pemerintah pusat supaya semua aset-aset pemerintah pusat itu diserahkan kepada pemerintah DKJ," ujar Supratman.
Selengkapnya -
Dapat Jatah Pimpinan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, NasDem Ingin Awasi RUU DKJ
"Yang paling terlihat di depan adalah tentang RUU DKJ ya. RUU DKJ ini kita harus perhatikan betul," ujar Wibi.
Selengkapnya -
Anggota Baleg DPR ini Pastikan Semua Fraksi Setuju Gubernur DKJ Dipilih Langsung, Bukan Ditunjuk Presiden!
"Tapi akhirnya disetujui semua kan, akhirnya disetujui semua bahwa ini dikembalikan kepada rakyat yang harus memilih," kata Supriansa.
Selengkapnya -
DPRD DKI Jakarta Usul Jabatan Wali Kota Dipilih Melalui Pilkada
"Jadi saya berharap agar RUU yang sedang dibahas harus memasukan klausul bahwa Walikota dipilih langsung oleh masyarakat," ujar Khoirudin.
Selengkapnya -
RUU DKJ Tak Jamin Jakarta Bebas Banjir dan Macet, PDIP: Mana Bisa Jadi Kota Global, Jadinya Kota Gombal
Fraksi PDIP belum lihat kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ.
Selengkapnya