-
10:07 WIBDPR-Pemerintah Sia-sia Otak-atik RUU Pilkada, Pakar: Putusan MK Tak Bisa Dianulir!
"...Dalam negara demokrasi putusan badan yudikatif tidak bisa dianulir oleh badan legislatif maupun badan eksekutif."
Selengkapnya -
21:00 WIBDalih Baleg DPR Bahas Kilat Revisi UU Pilkada, Bantah Muluskan Jalan Kaesang Dan Jegal PDIP
"Tidak ada secara spesifik untuk meluluskan calon-calon tertentu. Karena kita asasnya adalah asas kedarudatan waktu,"
Selengkapnya -
18:27 WIBDPR Terkesan Anulir Putusan MK, Pengamat: Ada Operasi Besar Nirmoral
Dirinya menyebut mestinya semua pihak menghormati dan mengikuti putusan MK yang sifatnya final dan mengikat.
Selengkapnya -
13:30 WIBRevisi UU Pilkada Menyeruak Usai Putusan MK, Mendagri Tito Buka Suara
Adapun dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD yang membahas RUU Pilkada pada hari ini disepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja)
Selengkapnya -
11:29 WIBAda Kekhawatiran Revisi UU MD3 Melebar Ke Aturan Kursi Pimpinan DPR, Ketua Baleg Bilang Begini
Hal itu menyusul adanya isu revisi UU MD3 jelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024
Selengkapnya -
15:55 WIBPeneliti BRIN Ini Usul Polri di Bawah Kemendagri, Begini Penjelasannya
Dengan langsung di bawah Kemendagri, dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih efektif, kata Lili.
Selengkapnya -
14:29 WIBAtas Nama Kedaulatan Rakyat; PKB Usul Pileg-Pilpres Dipisah, Dana Parpol Ditambah
PKB mendorong agar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu direvisi untuk memisahkan Pileg dan Pilpres.
Selengkapnya -
12:05 WIBJangan Buru-buru! Kompolnas Ingatkan Efektivitas Revisi UU Polri
Adapun, menurut Benny sejauh ini pembahasan mengenai revisi UU Polri berjalan cukup efektif.
Selengkapnya -
19:26 WIB
Pembahasan Revisi UU Polri Diminta Tak Buru-buru, Kompolnas Bilang Begini
Sejauh ini pembahasan mengenai revisi UU Polri berjalan cukup efektif.
Selengkapnya -
14:33 WIBIstana Terima Draf RUU, Revisi UU TNI-Polri Jalan Terus
Revisi UU TNI-Polri menuai polemik dari berbagai kalangan
Selengkapnya -
17:36 WIBTentara Bisa Isi Jabatan Sipil di Revisi UU TNI Menjadi Polemik, Panglima: Kementerian Membutuhkan Adanya Kesatuan TNI
Agus mengatakan dibutuhkan prajurit TNI menjabat di Kementerian/Lembaga itu untuk membantu kelancaran tugas negara.
Selengkapnya -
17:35 WIBGak Ngaruh Banjir Kritik Publik, RUU TNI-Polri Tetap Dilanjut DPR
Di sisi lain, Dasco memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap wewenang TNI-Polri dalam Undang-Undang.
Selengkapnya -
19:28 WIBSoroti Putusan MA Hingga Revisi UU TNI-Polri, Refly Harun: Demokrasi Indonesia Seperti Treadmill
"Cenderung kita ingin kembali kepada otoritarianisme," kata Refly Harun
Selengkapnya -
11:54 WIBViral Dikritik, KPI Akhirnya Buka Suara soal Alasan Revisi UU Penyiaran
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya buka suara soal kontroversi draf revisi Undang-Undang Penyiaran yang viral beberapa waktu belakangan.
Selengkapnya -
15:38 WIBBersatu Melawan Sensor, Koalisi Pers Sumsel Aksi Tolak Revisi UU Penyiaran
Aksi ratusan jurnalis ini direspon Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati.
Selengkapnya -
01:15 WIBTanggapan Puan Terkait Pernyataan Megawati Menyoal Revisi UU MK dan UU Penyiaran
"Jadi, memang semua hal yang terjadi di DPR tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di DPR," ujar Puan.
Selengkapnya -
19:35 WIBMegawati Kritik DPR Rapat Ambil Keputusan Revisi UU MK Secara Diam-diam Saat Reses: Prosedurnya Tidak Benar!
"Lah bayangkan dong pakai revisi UU MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar," kata Megawati.
Selengkapnya -
16:44 WIBPimpinan Serang Balik Dewas Gegara Kasus Etik, Ambruknya KPK Disebut Gara-gara Ini
Menurutnya, hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi pasca revisi UU KPK.
Selengkapnya -
03:55 WIBPengakuan Menkumham Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK: Saya Sedang Di Luar Negeri
Meski begitu, dirinya mengaku meminta stafnya untuk mengecek draf revisi UU tersebut. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai revisi UU MK
Selengkapnya -
14:20 WIBPimpinan Bantah DPR Diam-diam Gelar Rapat Revisi UU MK, Dasco: Tak Ada Maksud Lain
DPR bersama Pemerintah diam-diam di masa reses menggelar rapat pleno atau pengambilan keputusan tingkat I mengenai revisi UU MK.
Selengkapnya
