-
Pidato Bamsoet di Sidang Tahunan MPR: Jika PPHN Disepakati, Capres-Cawapres Tak Perlu Tetapkan Visi Misi
"...tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing."
Selengkapnya -
Dihadiri Presiden Jokowi, MPR akan Sampaikan Perkembangan PPHN di Sidang Tahunan Besok
Bamsoet bakal menyampaikan tentang pembentukan panita ad hoc yang telah disetujui rapat gabungan dan akan mengambil keputusan pada awal September.
Selengkapnya -
Potensi Buka Kotak Pandora, Badan Pengkajian Haramkan MPR Lakukan Amandemen UUD 1945 untuk PPHN
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat memastikan pihaknya menutup peluang amandemen UUD 1945 dalam rangka menghadirkan pokok-pokok haluan negara (PPHN).
Selengkapnya -
Lakukan Terobosan Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, MPR akan Bentuk Panitia Ad Hoc
Bamsoet menjelaskan pembentukan panitia ad hoc dilakukan sebagai alat kelengkapan MPR.
Selengkapnya -
Selalu Dicurigai Ubah Masa Jabatan Presiden, MPR Akhirnya Sepakat Tak Lakukan Amandemen UUD Periode Ini
"...Siapa penyelenggaraan pemilu yang akan datang tidak lagi dihantui kecurigaan."
Selengkapnya -
Bamsoet: Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap di Amandemen UUD untuk PPHN
"Jadi sekali lagi saya menegaskan kecil kemungkinan ada penumpang gelap..."
Selengkapnya -
Rakyat Tidak Berkehendak, MPR Nilai Amandemen UUD 1945 untuk PPHN Lebih Baik Ditunda karena Situasi Tidak Kondusif
Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai rencana amandemen UUD 1945 harus ditunda lebih dahulu.
Selengkapnya -
Amandemen Cuma Sebatas PPHN, Pimpinan MPR: Jika Ada Tunda Pemilu Mending Tidak Usah
"...Nah kalau hal-hal lain mau dimasukkan ya mending tidak usah ada amandemen."
Selengkapnya -
Tolak Amandemen, Rakyat Tagih Presiden Jokowi Lunasi Janji Kampanye Ketimbang Ikut PPHN
Jumlah warga yang ingin presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN."
Selengkapnya -
Pakar Merasa Janggal jika Tujuan MPR Amandemen UUD 1945 Hanya untuk Hadirkan PPHN
Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand Feri Amsari menilai, ada kejanggalan terkait keinginan MPR yang ingin melakukan perubahan UUD 1945.
Selengkapnya -
Lobi-lobi Sudah Jalan, Ketua MPR Bamsoet Yakin PPHN Disambut Baik Ketum Parpol, Asal...
"Kalau jawabannya kami butuh, maka saya yakin dan saya percaya para senior-senior saya, ketum partai politik agar menyambut dengan baik
Selengkapnya -
Jawab Kecurigaan soal PPHN, Ketua MPR: Tidak Ada Penumpang Gelap dan Agenda Terselubung
Bamsoet menyadari dalam perjalannnya melaksanakan rekomendasi MPR dua periode sebelumnya tentang PPHN itu banyak menuai pro dan kontra.
Selengkapnya -
Bamsoet Sebut PPHN Padukan Warisan Rezim Orde Lama, Baru Hingga Reformasi
Bamsoet mengatakan penyusunan PPHN nantinya bisa dilakukan dengan memadukan pendekatan deduktif dan indikatif.
Selengkapnya -
Soal Wacana Amandemen UUD 45, Yusril Ihza ke Bamsoet: Jangan Terlalu Aktif Ketua!
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menasehati Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar tidak terlalu aktif menyosialisasikan wacana amandemen UUD 1945.
Selengkapnya -
Partai Ummat Nilai Wacana Presiden 3 Periode dan PPHN Lewat Amandemen Tidak Relevan
Jika benar ada pembahasan periode ke-3 jabatan Presiden, bukankah hal ini menjadi penyelewengan konstitusional dan dapat mengarah ke otoritarianisme."
Selengkapnya -
Sebut Amandemen Hadirkan PPHN Hanya Jadi Pintu Masuk, Pakar: UU Nanti Jadi 'UUD Prasmanan'
Wacana untuk menghadirkan PPHN tak akan menjadi penting.
Selengkapnya -
Pastikan Wacana Amandemen Hanya Fokus PPHN, Badan Kajian MPR: Soal Lain Hanya 'Digoreng'
Situasi jadi gaduh ketika Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidato kebangsaannya 16 Agustus lalu sempat menyinggung soal wacana amandemen terbatas UUD 1945.
Selengkapnya -
DPR Pastikan Isu Amandemen Terkait PPHN Tidak Pengaruhi Pemilu 2024
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, isu amandemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Selengkapnya -
PPP: Jadi Lucu kalau PPHN Berbentuk Undang-Undang bukan TAP MPR
Menurutnya tidak tepat jika PPHN dihadirkan dalam bentuk undang-undang, hanya untuk menghindari dari amandemen.
Selengkapnya -
Khawatir Amandemen UUD Melebar, Demokrat Usul PPHN Lewat Undang-undang
"Siapa yang menjamin bahwa pembahasannya nanti tidak akan melebar. Karena kan masing-masing memiliki hak. Ini kan domainnya politik," kata Syarief.
Selengkapnya