-
Bansos Tunai PPKM Darurat: Besaran, Syarat dan Cara Cek di cekbansos.kemensos.go.id
Berikut informasi tentang bansos tunai PPKM darurat mulai dari besaran, syarat hingga cara cek penerima di cekbansos.kemensos.go.id.
Selengkapnya -
Bansos Tunai Mulai Disalurkan, Menko PMK: Pampang Nama Penerima di Balai Desa
Muhadjir menekankan adanya partisipasi masyarakat dari pihak RT dan RW supaya bisa ikut serta dalam kontrol penyaluran
Selengkapnya -
Siap-siap! Bansos Tunai PPKM Darurat Mulai Disalurkan, Target 10 Juta Keluarga Penerima
"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening- rekening untuk yang lewat Bank Himbara...,"
Selengkapnya -
Menko PMK: Bansos PPKM Darurat Paling Lambat Disalurkan Minggu Kedua Juli 2021
Sebelumnya Muhadjir telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos
Selengkapnya -
Duh! PNS, Polisi hingga Karyawan BUMN di Kabupaten Tegal Masuk Daftar Penerima Bansos Tunai
Pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, dan karyawan BUMN yang masuk dalam daftar penerima bansos non tunai di Kabupaten Tegal
Selengkapnya -
Risma Klaim Perintahkan Anak Buah Jalani Temuan KPK soal Bansos Corona
"Saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kami lakukan terus."
Selengkapnya -
Ini Mekanisme Penyaluran Bansos Januari 2021 dan Jumlah Uang Tunai Penerima
Pemerintah Indonesia akan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial.
Selengkapnya -
KPK Konfirmasi Saksi Soal Pemilihan Kontraktor Penyaluran Bansos Covid-19
Robin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kawan-kawan.
Selengkapnya -
Penyaluran Bansos yang Tak Tepat Sasaran Jadi Sorotan Bank Dunia
Bank Dunia menyebut bahwa 8,5 juta penduduk Indonesia bakal jatuh miskin jika pemerintah tidak memberikan bantuan sosial (bansos).
Selengkapnya -
Anggota Bawaslu Usul Mertuanya Terima Bansos, Bupati Banjarnegara Meradang
Bupati Banjarnegara pun menduga ada motif tertentu di balik pelaporan yang berujung ia dipanggil Ombudsman itu.
Selengkapnya -
Dinilai Tak Transparan Salurkan Bansos, Kantor Desa Disegel Massa
Massa yang kecewa tersebut juga menempelkan kain putih berukuran besar di pintu bertuliskan 'Kantor Ini Disegel.'
Selengkapnya -
Minta Percepat Distribusi Bansos, Jokowi: Jika Ada Masalah Cepat Selesaikan
Jokowi juga ingin kepala daerah diberikan fleksibilitas untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan dalam penyaluran bansos.
Selengkapnya -
Jelang Lebaran, Pemerintah Akan Salurkan Bansos Besar-besaran ke Warga
Muhadjir menuturkan bansos itu berasal dari Kementerian Sosial dengan target 80 persen KPM.
Selengkapnya -
Penyaluran Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Pakai Data Tahun 2015
Istana meminta pemerintah daerah untuk memperbaharui dan memperbaiki data masyarakat penerima bansos.
Selengkapnya -
Sebanyak 2,3 Juta Keluarga Belum Dapat Bantuan Sembako dari Pemerintah
Askolani mengakui memang penyaluran bantuan sembako yang dilakukan sedikit sulit, karena data yang dimiliki pemerintah kurang akurat.
Selengkapnya -
Bupati Aceh Barat Minta PT Pos Hentikan Sementara Penyaluran Bansos
Agar penerima bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, Ramli MS meminta agar penyaluran dana bantuan yang akan disalurkan oleh PT Pos Meulaboh ditunda.
Selengkapnya -
Jokowi Perintahkan Distribusi Bansos Jabodetabek dalam 6 Tahap Penyaluran
Untuk DKI Jakarta, kata Juliari, dengan target 1,3 Juta KK dan 600 ribu KK untuk Bodetabek. Bansos tersebut akan diberikan selama tiga bulan.
Selengkapnya -
Jadwal Bansos DKI Amburadul, Dirut Pasar Jaya: Karena Mendadak
Meski masih ada kekurangan, pihak Perumda Pasar Jaya menganggap penyaluran bansos cukup sukses dalam waktu mepet.
Selengkapnya -
Pemerintah Prioritaskan Bantuan Bagi Warga Terdampak yang Terdata di RT/RW
Data yang digunakan untuk penyaluran bansos prioritas tersebut nantinya diambil dari data yang sudah dihimpun pihak RT/RW.
Selengkapnya -
TII: Masalah Distribusi Bansos karena Semrawutnya Manajemen Data Pemerintah
Anto juga menyoroti soal implementasi kebijakan Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Selengkapnya