-
Serius Bentuk Ditjen Pesantren, Kemenag Libatkan Stakeholder untuk Masukan Susun Naskah Akademik
Basnang mengemukakan bahwa pihaknya sengaja melibatkan stakeholderKemenag dalam menyusun naskah akademik untuk mendapatkan input.
Selengkapnya -
Bocoran Mahfud Soal Isi Naskah Akademik Hak Angket: Penyalahgunaan Bansos
Mahfud menyebut, naskah akademik untuk hak angket dibuat sebanyak 101 halaman.
Selengkapnya -
Aria Bima Ungkap PDIP Tengah Siapkan 'Alat Perang' Demi Gulirkan Hak Angket
Menurutnya, dalam proses pengkajian DPP PDIP melibatkan ahli hingga praktisi terkait pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Selengkapnya -
Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Publisher Rights ke Presiden Jokowi, Diharap Tak Melenceng dari UU Pers
Dewan Pers sudah merampungkan draf usulan Perpres Hak Cipta Jurnalistik, yang menjadi instrumen agar Google dan platform digital lainnya membayar ke media massa.
Selengkapnya -
Aturan Publisher Rights Bisa Paksa Facebook dan Google Bayar Konten Berita
Regulasi Publisher Rights bisa meningkatkan penghasilan media sekitar 30 persen.
Selengkapnya -
Regulasi Publisher Rights Akan Tingkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Media
Akan ada biaya yang harus ditentukan untuk konten- konten media yang beredar di platform digital milik perusahaan raksasa teknologi.
Selengkapnya -
Kominfo Terima Naskah Akademik Publisher Rights dari Dewan Pers
Naskah akademik Publisher Rights akan jadi dasar usulan payung hukum yang diajukan ke presiden.
Selengkapnya -
Nama Soeharto Hilang di Keppres Mengenai SU 1 Maret 1949, Naskah Akademik Dinilai Hanya Menjilat Jokowi
Keppres Nomor2Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Presiden Kedua RI Soeharto sebagai tokoh dalam SU 1 Maret1949 tuai kecaman.
Selengkapnya -
Mahfud MD Bantah Keppres Serangan Umum 1 Maret Hilangkan Nama Soeharto
Cuitan dalam akun Mahfud MD memastikan nama dan peran Soeharto tetap ada dan disebutkan di Naskah Akademik Keppres.
Selengkapnya -
Mantan Penasehat KPK Gugat UU Ibu Kota Negara Baru ke MK, Ini Alasannya
Para pemohon tersebut menamakan diri atau tergabung ke dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).
Selengkapnya -
Sejarawan JJ Rizal: Yang Bangun Ngaku Nasionalis Soekarno, Tapi Tak Satupun Ada Referensi Akademisi Indonesia
Ia mengkritik daftar pustaka yang justru secara keseluruhan mengambil referensi dari akademisi asing.
Selengkapnya -
Daftar Pustaka Naskah Akademik RUU IKN Kena Sorot Publik, DPR: Kan yang Bikin Pemerintah
"Itu kan yang bikin naskah akademik dari pemerintah," kata Saan.
Selengkapnya -
Perkuat BKD, BK DPR Tingkatkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi
Diharapkan naskah akademik RUU atau Run Policy Paper yang dihasilkan bisa lebih bermutu.
Selengkapnya -
Wikipedia Jadi Referensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Disemprot
"Jangan sembarangan menggunakan Wikipedia," tulis Wikipedia Indonesia.
Selengkapnya -
UU Kehutanan Sudah Tidak Sesuai, DPR Siapkan Naskah Akademik
Banyak masalahan dalam pengimplementasian Undang-Undang tersebut.
Selengkapnya