big carousel
-
Takut Firli Bahuri Kabur dan Hilangkan Barbuk, Kapolri Didesak Panggil Kapolda Metro Jaya Karyoto
Kasus Firli disebut jalan ditempat karena tidak kunjung dilakukan penahanan.
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Prabowo Tak Pantas Diberi Pangkat Jenderal Kehormatan: Rekam Jejak Berdarah
Koalisi Masyarakat Sipilmengecam pemberian pangkat kehormatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau kepada Prabowo Subianto.
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo: Menentang Nawacita!
Hal ini tidak hanya tidak tepat tetapi juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998," kata Andi.
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat Untuk Prabowo Subianto
Pernyataan sikap ini berkaitan dengan rekam jejak Prabowo Subianto di masa lalu.
Selengkapnya -
Punya Rekam Jejak Berdarah, Koalisi Sipil: Tidak Pantas Diberi Pangkat Jenderal Kehormatan!
Isnur menilai Prabowo tidak pantas diberikan pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4.
Selengkapnya -
Koalisi Sipil Tuding Rezim Jokowi Sengaja Bajak Pemilu 2024 Untuk Muluskan 3 Agenda Ini
Menurut Koalisi Sipil, penghentian sementara rapat pleno PPK bertujuan untuk memuluskan tiga agenda Jokowi
Selengkapnya -
Isi Laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke PBB Dugaan Sisi Kelam Era Jokowi
Barikut isi laporan 'The Dark Side of Indonesia Development under Joko Widodo' atau jika diartikan Sisi Gelap Pembangunan Indonesia Era Joko Widodo.
Selengkapnya -
Masyarakat Sipil Kecam KPU yang Perintahkan Penghentian Rekapitulasi
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu juga menyatakan, percepatan rekapitulasi harus dilakukan.
Selengkapnya -
'Dirty Vote' Berujung Pemidanaan, Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam: Bentuk Pembungkaman!
Koalisi Masyarakat menilai upaya pemindahan tersebut sebagai bentuk pembungkaman ke masyarakat sipil yang melakukan kritik atas penyelenggaran Pemilu.
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Diperiksa terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dipanggil dan diperiksa atas kasus Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998.
Selengkapnya -
Sikap Parpol 01 Dan 03 Soal Pemakzulan Jokowi Dipertanyakan: Jangan Cuma Ngompori Masyarakat!
"Anda ini teriak-teriak di luar, ngomong, mengompori masyarakat sipil. Anda punya hak di DPR...,"
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi: Minta Maaf ke Seluruh Rakyat Atas Keculasan dan Niretika
Koalisi masyarakat sipil meminta Jokowi untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas beberapa tindakannya yang mereka nilai tidak beretika.
Selengkapnya -
Komisioner KPU Divonis Langgar Etik Gegara Gibran, Koalisi Masyarakat: Mempertebal Kecurangan Pemilu 2024
Menurut mereka, dengan putusan itu semakin menunjukkan pencalonan Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi, cacat etik berat.
Selengkapnya -
Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Tak Pilih Prabowo-Gibran: Pelanggar Etik Berat!
Mereka berharap masyarakat bisa secara bijak untuk tidak memilih pasangan capres-cawapres yang kerap mengulangi pelanggaran etik berat.
Selengkapnya -
Minta Keterbukaan Riwayat Hidup Caleg, Koalisi Masyarakat Sipil Sambangi Kantor KPU
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi sebelumnya telah mengirimkan permohonan informasi publik mengenai uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
Selengkapnya -
Jokowi Didesak Mundur Dan Serahkan Tampuk Kepemimpinan Ke Ma'ruf Amin, Memang Bisa?
Pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak memantik sorotan negatif
Selengkapnya -
Ramai-ramai Minta Ayah Gibran Ikhlas Mundur Usai Jokowi Bilang Presiden-Menteri Boleh Kampanye Dan Memihak
"Jika Presiden (Jokowi) tidak segera mengajukan cuti atau mundur sejak pernyataan hari ini maka potensi kecurangan pemilu akan tinggi dan besar terjadi,"
Selengkapnya -
Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Prajurit TNI di Boyolali, Koalisi Sipil Desak Jokowi Copot Panglima TNI dan KSAD
"Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas dalam Pemilu 2024," kata Gufron.
Selengkapnya -
Relawan Ganjar-Mahfud Diduga Dianiaya Aparat TNI di Boyolali, Pemilu Telah Dicederai
"Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu," ujar Isnur.
Selengkapnya -
Refleksi Akhir Tahun, Jokowi Diklaim Telah Ubah Indonesia Jadi Negara Kekuasaan
Sejumlah elemen aktivis HAM dan demokrasi yang tergabung dalamKoalisi Masyarakat Sipilmenyampaikanrefleksi akhir tahun2023 mengenai kondisi demokrasi Indonesia.
Selengkapnya