-
Johanis Tanak jadi Pimpinan KPK Lagi, Harta Kekayaan Tembus Rp11,2 Miliar dan Ini Deretan Asetnya!
Dengan begitu, total kekayaan yang dimiliki Johanis sebesar Rp11,2 miliar ( Rp 11.211.550.499).
Selengkapnya -
IM57+ Kritisi Daftar Pimpinan KPK Terpilih Periode 2024-2029: Tak Ada Representasi Masyarakat Sipil
Lima pimpinan KPK terpilih berlatar belakang penegak hukum dan satu auditor
Selengkapnya -
Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK yang Baru, Hartanya Rp 9,6 Miliar
Harta itu dia sampaikan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 1 April 2024
Selengkapnya -
Raih 45 Suara Hasil Voting Capim di DPR, Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK Baru
Dari lima capim yang dipilih, Komisi III DPR memilih Setyo Budianto sebagai Ketua KPK baru.
Selengkapnya -
Siang Ini, DPR Gelar Voting Pilih 5 Capim dan Calon Dewas KPK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya sudah melakukan musyawarah dan menyepakati pemilihan dengan siste
Selengkapnya -
Hari Ini, Komisi III DPR Tetapkan Nama-nama Capim-Cadewas KPK, Usai Fit and Proper Test
Adapun Komisi III sendiri sudah menyelesaikan fit and proper test terhadap 10 nama capim KPK.
Selengkapnya -
Disoal DPR, Cadewas Benny Mamoto Usul OTT KPK Dilindungi UU Khusus Seperti Kasus Narkoba
"Menurut pendapat kami, hal ini karena ini diatur khusus dalam undang-undang khusus," katanya.
Selengkapnya -
Komisi III DPR Cecar Capim-Cadewas KPK soal OTT hingga Penyadapan, Sahroni Bongkar Alasannya!
"Jadi, teman-teman anggota Komisi III menyampaikan tentang terkait dengan yang paling utama pada peraturan penyadapan dan peraturan tentang masalah OTT..."
Selengkapnya -
Blak-blakan di Depan Capim KPK, Anggota DPR Hasbiallah Ilyas: Saya Setuju Pak Luhut jika OTT Itu Kampungan!
"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan..."
Selengkapnya -
Fit and Proper Test Capim di DPR, Purnawirawan Jenderal Polri Ini Sindir OTT KPK: Tukang Becak juga Bisa!
"...Termasuk tukang becak pun bisa melaksanakan OTT..."
Selengkapnya -
Marwata Skakmat Capim Soal Pimpinan KPK Ogah Temui Kapolri dan Jaksa Agung: Sudah Sering Bertemu!
Menurut Setyo, hal itu terjadi lantaran pimpinan KPK memiliki ego sektoral dengan merasa lebih tinggi dari lembaga penegak hukum lainnya.
Selengkapnya -
Johanis Tanak dan Pernyataan Kontroversial dalam Fit and Proper Test Capim KPK
Ia menilai keberadaan ketua menciptakan hierarki yang bertentangan dengan semangat kolektif kolegial.
Selengkapnya -
Johanis Tanak Mau Hapus Posisi Ketua dan Wakil di KPK: Idealnya Hanya Koordinator
"Akibat adanya suatu ketua dia merasa sayalah ketua, saya menentukan kebijakan dalam lembaga ini. Inilah yang rasanya tidak pas...,"
Selengkapnya -
Alasan Johanis Tanak Ingin Hapus OTT KPK: Tak Sesuai KUHAP
Selaku Wakil Ketua KPK periode ini, Johanis Tanak pun mengaku sudah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kegiatan OTT
Selengkapnya -
Johanis Tanak Blak-blakan Mau Hapus OTT KPK, Disambut Tepuk Tangan Anggota Komisi III DPR
Terkait OTT KPK, Johanis Tanak sampai menyitat arti operasi di KBBI
Selengkapnya -
Komisi III DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal OTT: Ada Pejabat Bilang Itu Kampungan
"Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa?,"
Selengkapnya -
Usulan Capim Ida Budhiati di DPR: Kasus Etik Pimpinan KPK Tetap Harus Diproses Meski Sudah Mundur
"...menurut saya Dewas tidak perlu menghentikan proses pemeriksaannya."
Selengkapnya -
Fit and Proper Test Capim KPK, DPR Diminta Gandeng Psikolog, Kenapa?
"Tapi bahwa DPR harus menggandeng psikolog untuk memastikan orang-orang itu integritasnya bagus, tidak mempan suap..."
Selengkapnya -
Fit and Proper Test Hari Kedua: Capim Ida Budhiati Usul KPK Adopsi Sanksi Etik Penyelenggara Pemilu, Ini Alasannya!
Ida dalam paparan mengusulkan agar KPK mengadopsi hukum acara pemeriksaan kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terbuka.
Selengkapnya -
Pelototi Fit and Proper Test Capim KPK, MAKI Wanti-wanti DPR: Jangan Pilih yang Jelek, Bermasalah Kayak Firli Bahuri
"Kita serahkan sepenuhnya kepada DPR aja lah. Tapi kalau memang DPR mengetahui atau punya indikasi calon-calon jelek, bermasalah ya jangan dipilih..."
Selengkapnya