-
Ketua DPD RI La Nyalla Dorong Amendemen UUD 45 Pilpres Dikembalikan Ke MPR: Pak Prabowo Sudah Mau
La Nyalla menilai jika dikembalikannya pemilihan presiden ke MPR bukanlah langkah mundur demokrasi
Selengkapnya -
Mangkir Hari Ini, Habiburokhman Desak MKD Panggil Ulang Ketua MPR Bamsoet: Seorang Luhut Aja Hadir
Habibur tak setuju dengan Bamsoet yang menganggap adanya laporan ke MKD sebagai hoaks atau penyebaran berita bohong.
Selengkapnya -
Alasan Sibuk, Bamsoet Mangkir dari Panggilan MKD Kasus 'Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD 1945
Bamsoet mengatakan dirinya menghormati adanya panggilan dari MKD mengenai kasus dugaan pelanggaran etik tersebut.
Selengkapnya -
Buntut Pernyataan 'Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD 1945', MKD Panggil Ketua MPR Bamsoet Hari Ini
Habiburokhman menyampaikan Bamsoet tak hadir dalam panggilan tersebut maka akan alami kerugian.
Selengkapnya -
Ahmad Basarah Tegaskan MPR Periode Sekarang Tak Bisa Amandemen UUD 1945
Sudah pasti MPR tidak dapat mengubah konstitusi dalam periode sekarang ini, ujar Basarah.
Selengkapnya -
Apakah UUD 1945 Perlu Diamandemen Lagi? Jokowi Usulkan Setelah Pemilu 2024
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkap pentingnya amandemen UUD 1945. Lantas apakah UUD 1945 perlu diamandemen lagi? Simak pembahasan selengkapnya berikut.
Selengkapnya -
DPD Resmi Usulkan Amandemen UUD 1945; Kembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Hal itu disampaikan La Nyalla dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Selengkapnya -
Bamsoet Usul UUD 1945 Diamandemen, Surya Paloh: Luar Biasa, Nanti Presiden Tidak Dipilih Langsung
Menurut Surya Paloh usulan amandemen UUD 1945 itu merupakan sesuatu hal yang bagus. Nantinya usulan itu akan digodok lebih jauh oleh MPR, DPR dan DPD
Selengkapnya -
Kebangkitan Wacana Jokowi 3 Periode Melalui Ucapan Bamsoet Sang Pemegang Hak Amandemen
Pada 2021, Bamsoet menilai perpanjangan masa jabatan presiden itu tidak bermanfaat.
Selengkapnya -
Wacana Mengemuka, Pakar UGM Ingatkan Amandemen UUD 1945 Tak Bisa Asal-asalan dan Berbiaya Mahal
Tak hanya membutuhkan biaya yang besar, amandemen tak bisa dilakukan asal-asalan.
Selengkapnya -
Lakukan Terobosan Hadirkan PPHN Lewat Konvensi Ketatanegaraan, MPR akan Bentuk Panitia Ad Hoc
Bamsoet menjelaskan pembentukan panitia ad hoc dilakukan sebagai alat kelengkapan MPR.
Selengkapnya -
Selalu Dicurigai Ubah Masa Jabatan Presiden, MPR Akhirnya Sepakat Tak Lakukan Amandemen UUD Periode Ini
"...Siapa penyelenggaraan pemilu yang akan datang tidak lagi dihantui kecurigaan."
Selengkapnya -
Sebut Pernyataan Amien Rais Sah-sah Saja, Pengamat Sarankan Jokowi Tiru SBY yang Patuhi Konstitusi
Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai sah-sah saja kritikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais.
Selengkapnya -
Amien Rais Minta Masyarakat Jangan Percaya Pernyataan Jokowi, Pengamat: Yang Lain Tidak Berani
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta masyarakat tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo.
Selengkapnya -
Jadi Pro Kontra, Ini Pihak-pihak yang Mendukung Wacana Amandemen UUD 1945
Berikut ini informasi mengenai wacana amandeman UUD 1945 dan pihak pihak pendukungnya, renacanya wacana itu akan dibahas pada tahun 2022 ini
Selengkapnya -
Rakyat Tidak Berkehendak, MPR Nilai Amandemen UUD 1945 untuk PPHN Lebih Baik Ditunda karena Situasi Tidak Kondusif
Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai rencana amandemen UUD 1945 harus ditunda lebih dahulu.
Selengkapnya -
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR: Rakyat Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
"Jadi gak ada, gak ada amandemen di MPR, belum ada satupun," kata Jazilul.
Selengkapnya -
Tanpa Kehendak Rakyat, Elite Politik Enggak Bisa Sembarang Amandemen Konstitusi untuk Tunda Pemilu 2024
Jazilul mengatakan amandemen berbeda dengan pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah.
Selengkapnya -
Soal Usulan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Politisi Nasdem: Tak Bisa Dibayangkan Konstitusi Mau Diobrak-abrik
Taufiqulhadi juga menilai usulan memperpanjang masa jabatan presiden bertabrakan dengan UU Pemilu.
Selengkapnya -
Masinton PDIP: Kalau Jokowi Bekerja Baik Dijadikan Alasan Menambah Masa Jabatan Presiden, Itu Melanggar Komitmen Bangsa!
Dalam ketatanegaraan kita sudah fix bahwa periodesasi masa jabatan presiden itu 2 periode.
Selengkapnya